DPR: Jangan Sampai PPKM Darurat Mandul Karena Kurang Koordinasi Pusat dan Daerah
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah lakukan sinkronisasi koordinasi pusat - daerah agar tidak menjadi kebijakan mandul dan tidak efektif.
Pemerintah akan menerapkan kebijakan PPKM Darurat. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah lakukan sinkronisasi koordinasi pusat - daerah agar tidak menjadi kebijakan mandul dan tidak efektif.
"Pemerintah harus menjelaskan bagaimana penerapan PPKM Darurat di lapangan. Apa yang membedakan PPKM darurat dari kebijakan PPKM Mikro dan PSBB? Indikatornya harus di-break down, jangan hanya ganti istilah yang membuat lelah publik," kata Netty, Kamis, (1/7).
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
-
Kenapa PPPK dibuat? Meskipun dengan perjanjian kerja, namun PPPK juga termasuk pegawai ASN. Hal yang membedakan dengan antara PPPK dan PNS, salah satunya terletak pada masa percobaannya. Jika PNS biasanya diberlakukan masa percobaan selama 1 tahun, sementara PPPK tidak berlaku kebijakan ini.
Netty menyebut, draf kebijakan PPKM Darurat diantaranya mengatur work from home sesuai sektor, pembatasan mal dan resto serta peniadaan kegiatan sekolah tatap muka, seni budaya, sosial kemasyarakatan, dan peribadatan. Dia bilang, pemerintah harus melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dengan pemda agar tidak terjadi kebingungan dan penolakan tentang aturan itu.
"Bukankah ujung tombak pelaksanaan PPKM Darurat ada di Pemda? Jangan sampai kebijakan jadi mandul dan tidak efektif karena kurangnya koordinasi pusat - daerah," ucapnya.
Netty juga menilai kebijakan PPKM Darurat sebagai langkah terlambat. Seharusnya, kebijakan tarik rem darurat sudah dilakukan sejak awal, sebagai bentuk keseriusan pemerintah melakukan pengetatan mobilitas.
"Ini kan jadi seperti terlambat menyadari bahaya. Bukankah para epidemilog dan asosiasi tenaga kesehatan sudah mengingatkan akan terjadinya ledakan kasus sejak lama, bahkan dengan adanya varian virus baru," lanjut netty.
Netty menuturkan, per 30 Juni tercatat ada penambahan sebanyak 21.807 kasus positif sehingga bertambah menjadi 2.178.272 kasus positif dan total 58.491 korban meninggal sepanjang pandemi di Indonesia. Sedangkan, capaian vaksinasi kedua untuk tiga sasaran di Indonesia baru 33,37 persen atau 13.465.499 jiwa dari target 40.349.049 jiwa.
Menurutnya, tambahan kasus eksponensial ini membutuhkan strategi pengendalian pandemi (flattening the curve) yang proven dan terukur. Pemerintah, kata dia, harus memastikan manajemen bencana yang terukur dan terevaluasi dari hulu sampai hilir.
"Mulai dari implementasi protokol kesehatan di masyarakat, diagnostik percepatan tracing- testing yang harus dimaksimalkan, capaian target vaksinasi tanpa lihat domisili, pengetatan perbatasan, hingga upaya terapeutic bagi korban dan survivor," ucapnya.
Netty berharap, ditunjuknya Menko Marves sebagai pengendali kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali dapat memperbaiki keadaan. "Akan tetapi, kita harus pastikan bahwa kebijakan penanganan pandemi harus kembali berorientasi kepada kesehatan dan keselamatan masyarakat, yang akhirnya akan kembali memulihkan perekonomian," tandas Netty.
Baca juga:
Menko Luhut Minta 90 Persen Alokasi Oksigen untuk Kebutuhan Medis
PPKM Darurat, Cinema XXI Tutup Hingga Kurangi Jam Tayang
PPKM Darurat, DPR Batasi WFO di Bawah 25 Persen
Luhut Ancam Berhentikan Sementara Kepala Daerah Tak Jalankan PPKM Darurat
PPKM Darurat di Jabar, Kapolda Pastikan Pelanggar Ada Tindakan Hukum