DPR kritik Menteri Nasir, bikin mahasiswa di luar negeri terancam DO

Serapan anggaran yang dilakukan Menteri Nasir minim, sehingga berdampak pada beasiswa mahasiswa RI di luar negeri.

Komisi X DPR bidang pendidikan dan Kebudayaan mengkritik kinerja Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir. Bahkan Kemenristek Dikti dinilai jauh dari keinginan pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla yang menggaungkan Nawa Cita.

Sepanjang tahun 2015 Kemenristek & Dikti dinilai minim prestasi. Termasuk soal serapan anggaran yang terjadi di kementerian ini disebut sangat minim.

Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI awal Desember 2015, Kementeristek & Dikti menyatakan bahwa daya serap mereka per akhir November 2015 baru mencapai 62 persen. Artinya baru sekitar Rp 27,3 triliun dari total pagu anggaran 2015 sebesar Rp 44 triliun.

Diketahui, akhir tahun 2015 penyerapan anggaran Kemenriste Dikti hanya melampaui 85,5 persen. Dengan demikian, selama Desember 2015 mereka akan menyerap anggaran hingga Rp 10,2 triliun.

"Apa mereka paham rendahnya dan lambatnya penyerapan itu akan berdampak langsung kepada kualitas pendidikan tinggi dan riset di Indonesia? Kami akan tagih janji mereka pada Raker Januari ini," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Nuroji dalam keterangan tertulis kepada merdeka.com, Rabu (7/1).

Pelaksanaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), penyaluran beasiswa, dan akreditasi, kata Nuroji, juga menambah daftar panjang persoalan yang muncul akibat rendahnya penyerapan Kemenristek Dikti.

Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore menilai, tidak sedikit perguruan tinggi yang programnya tidak terlaksana karena anggaran yang belum cair. Tidak hanya itu, mahasiswa yang mendapat beasiswa belajar di luar negeri pun terkena dampak.

"Banyak perguruan tinggi menjerit karena dana riset belum mengucur. Juga banyak mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di luar negeri tidak mampu membayar uang kuliah hingga terancam drop out (DO) karena beasiswa pemerintah belum turun," tutur dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun diminta turun tangan membenahi persoalan ini. Jokowi diminta melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Nasir.