DPR Minta Camat dan Lurah Awasi Peredaran KTP Palsu Saat Pemilu
Menurut Sahroni, KTP palsu dapat menimbulkan efek domino. Efek dari penggelembungan suara secara gaib melalui KTP palsu disebutkannya dapat memunculkan gangguan dalam ketertiban masyarakat akibat saling klaim kubu pendukung calon yang diusung.
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan camat dan lurah mengawasi peredaran KTP palsu menjelang pencoblosan 17 April mendatang. Imbauan itu untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam Pemilu serentak.
Menurut Sahroni, KTP palsu dapat menimbulkan efek domino. Efek dari penggelembungan suara secara gaib melalui KTP palsu disebutkannya dapat memunculkan gangguan dalam ketertiban masyarakat akibat saling klaim kubu pendukung calon yang diusung.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Apa tugas utama KPPS dalam Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Kapan PDIP menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
Politisi Partai NasDem ini menjelaskan, persoalan KTP palsu ini sangat sensitif di masyarakat jelang pelaksanaan Pemilu. Sahroni mencontohkan dampak penyebaran berita mengenai satu kontainer berisi KTP palsu dapat menjadi viral sebagai senjata menyerang lawan capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, akhirnya kabar yang sengaja dibuat tersebut diketahui merupakan hoaks dan ditangani aparat penegak hukum.
"Lurah dan camat antisipasi KTP palsu. Yang banyak dibuat (KTP) tapi orangnya enggak ada. Sekarang sistem IT semakin canggih, semakin susah dipalsukan," kata Sahroni dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jalan Swasembada Timur 4, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (31/1).
Dalam kesempatan yang sama, Sahroni berpesan kepada mereka yang menjabat pengurus RW untuk tak menolak siapapun calon peserta Pemilu, baik tingkatan pemilihan presiden, hingga legislatif yang ingin datang ke wilayahnya.
"Untuk RW, siapapun Caleg tidak boleh dilarang masuk ke wilayahnya. Karena itu adalah bagian demokrasi, bagian pestanya rakyat lima tahunan. Bapak ibu untuk DKI Jakarta memegang empat kertas suara. Di situlah proses memilih pimpinan di wilayahnya," ucap Sahroni seraya mengimbau masyarakat untuk cerdas memilih wakil rakyat yang akan dipilihnya.
Di samping mensosialisasikan proses Pemilu agar berjalan baik, Sahroni memanfaatkan momentum RDP untuk menyerap persoalan dialami warga.
Muchtar, salah seorang warga RT 09/10 berharap Sahroni mendorong perbaikan fasilitas umum (Fasum) untuk lingkungan agar memiliki sarana olahraga yang lebih baik. Sementara Sobari, penasihat RW 10 meminta Sahroni mendorong penurapan kali.
Mendapat aspirasi tersebut, Sahroni meyakinkan pihaknya akan mendorong instansi terkait, dalam hal ini Pemprov DKI untuk memperhatikan pembangunan di lingkungan Kebon Bawang. Penurapan kali disampaikan Sahroni bahkan telah disampaikannya kepada Penprov DKI sejak Gubernur DKI masih dijabat oleh Basuki Tjahja Purnama yang dulu akrab disapa Ahok.
"Saya sudah menyampaikan agar kali diturap sejak Pemprov DKI masih dipimpin Ahok. Periode kepemimpinan Pak Anies ini saya akan mendorong lagi agar penurapan kali menjadi perhatian serius," kata Sahroni.
Sementara itu, terkait pengawasan terhadap peredaran KTP palsu, Camat Tanjung Priok Syamsul Huda memaparkan pihaknya melakukan rapat evaluasi setiap minggunya untuk melihat persoalan kependudukan, khususnya jelang Pemilu. Penduduk di Kecamatan Tanjung Priok urai Syamsul berjumlah lebih dari 400 ribu orang.
"Kita ada seminggu sekali rapat evaluasi, gabungan dengan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Panwas (Panitia Pengawas) serta Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Permasalahan terkait kependudukan dibahas di situ," bebernya. Selain di Kebon Bawang, di hari yang sama Sahroni juga melakukan kegiatan RDP di kawasan Legoa.
Baca juga:
Blanko KTP palsu dicetak di Indonesia lalu dibawa ke Kamboja
Kemendagri soal 36 KTP palsu: Risiko politik rendah, hukuman besar
DPR yakin 36 e-KTP dari Kamboja bukan untuk kecurangan Pilkada
Komisi II DPR minta kasus temuan e-KTP palsu ditangani serius
Polri siap terima bola dari Bea Cukai soal puluhan KTP dari Kamboja
Kapolda Metro tegaskan 36 KTP palsu dari Kamboja tak terkait Pilgub
Penjelasan Kemendagri soal puluhan KTP palsu dari Kamboja