DPR Minta Dibentuk Tim Khusus Terkait Data Fiktif 97 Ribu ASN Terima Gaji

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan 97 ribu data Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN) fiktif yang menerima gaji dan dana pensiun. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta dibuat tim khusus guna menyelidiki hal tersebut.

2021-05-25 11:31:00

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan 97 ribu data Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN) fiktif yang menerima gaji dan dana pensiun. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta dibuat tim khusus guna menyelidiki hal tersebut.

"Justru itu karena ini mestinya banyak pihak yang mesti mengklarifikasi, perlu dibentuk menurut saya satu tim khusus," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5).

Dasco prihatin permasalahan data ASN masih terjadi sejak tahun 2014. Sehingga, data administrasinya perlu dibenahi.

"Kita prihatin bisa kejadian ada ASN hampir 100 ribu dari tahun 2014 itu terus mendapatkan gaji, sehingga mungkin administrasinya perlu dibenahi," ucap Ketua Harian Gerindra ini.

Dasco berujar, perlu dicek secara tuntas larinya uang pembayaran negara tersebut kepada siapa. "Karena kalau keliru sampai 10 sampai 15 orang kita masih bisa maklum, tapi kalau sampai hampir 100 ribu bahkan lebih ini perlu diusut secara tuntas," tegasnya.

Diberitakan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menjelaskan pentingnya melakukan pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satunya untuk mendukung penggunaan satu data secara nasional di masa mendatang.

"Sejak merdeka, kita baru dua kali memutakhirkan data ASN, yang pertama tahun 2002 itu dilakukan melalui pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil dengan sistem yang masih manual dan diperlukan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar untuk melakukan pemutakhiran PNS," kata Bima dalam Kick off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN, Senin (24/5).

Bima bercerita, pada tahun 2002, saat itu dia masih menjabat sebagai direktur aparatur negara di Bappenas, dan kegiatan pemutakhiran data itu menjadi kegiatan nasional yang harus dilakukan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara).

Dia menjelaskan, proses yang mahal dan lama itu tidak menghasilkan data yang sempurna. Masih banyak yang perlu dimutakhirkan dan dilengkapi, bahkan masih banyak juga data-data yang palsu.

Kemudian, pada tahun 2014 kembali dilakukan pendataan ulang PNS. Tapi, pada saat itu sudah dilakukan secara elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri, bukan dilakukan oleh Biro Kepegawaian SDM, BKD, BKPP, BKPSDM.

"Hasilnya ternyata hampir 100.000 tepatnya 97.000 data itu misterius, dibayarkan gajinya membayar iuran pensiun tapi tidak ada orangnya," katanya.

(mdk/bal)