DPR Minta Nama Capim KPK Diserahkan Sebelum Masa Jabatan Komisioner Sekarang Habis
Masa jabatan pimpinan KPK saat ini berakhir pada Desember 2019.
Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mengingatkan Panitia Seleksi segera menyerahkan nama-nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lewat dari masa jabatan komisioner sekarang. Masa jabatan pimpinan KPK saat ini berakhir pada Desember 2019.
"Semua tergantung kepada hasil Pansel dikirim ke DPR. Dan yang lebih penting tidak melewati batas waktu berakhirnya masa jabatan Komisioner KPK saat ini," kata Didik kepada merdeka.com, Selasa (9/7).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
Ketua DPP Partai Demokrat ini meminta Pansel dapat menyeleksi 384 pendaftar secara profesional dengan memperhatikan rekam jejak, kompetensi, integritas dan komitmennya dalam memerangi korupsi. Bahkan, dia berharap calon-calon pimpinan KPK hasil seleksi pansel memiliki terobosan yang lebih progresif dalam pemberantasan korupsi.
"Tentu menjadi keinginan dan harapan kita bersama, bakal calon Komisioner KPK yang lulus seleksi adalah sosok-sosok yang punya intergritas dan komitmen yang tinggi dalam memberantas korupsi, disamping kapasitas, kapabilitas dan kompetensinya," imbuhnya.
"Rekam jejak yang bersangkutan juga harus dipastikan mampu merepresentasikan kuat dan teguhnya komitmennya untuk melawan korupsi dan memberantas korupsi," sambung Didik.
Lebih lanjut, dia menyarankan pansel tidak terburu-buru dalam menyeleksi ratusan Capim KPK. Sekali lagi, dia mengingatkan yang terpenting proses seleksi tidak melebihi masa jabatan komisioner KPK sekarang.
"Tidak boleh terburu-buru tapi melupakan aspek material dan kualitas. Yang terpenting diperhitungkan dengan berakhirnya masa jabatan atau periode Komisioner saat ini," tandas dia.
Pansel calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) resmi menutup pendaftaran calon komisioner lembaga antirasuah baik secara online ataupun langsung. Pendaftaran ditutup pada Kamis 4 Juli 2019, pukul 23.59 WIB.
Anggota Pansel KPK Hendardi mengatakan, hingga pendaftaran ditutup, total ada 384 orang yang mendaftar seleksi capim KPK. Data tersebut belum digolongkan berdasarkan profesi pendaftar.
"Sampai jam 23.59 tadi malam, batas akhir pendaftatan via email jumlah pendaftar mencapai 384 orang. Data belum di verifikasi penggolongan profesi dan lain-lain," kata Hendardi.
Dia memastikan tidak ada perpanjangan pendaftaran untuk seleksi capim KPK periode 2019-2023. Pansel menilai jumlah tersebut sudah melebihi target. Terlebih, hanya ada 10 nama yang akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.
"Pansel sudah putuskan bahwa tidak ada perpanjangan," ucap Hendari.
Baca juga:
DPR Minta Pansel Kirimkan Nama-nama Capim KPK Paling Lambat September
Menhan Dukung Perwira Tinggi TNI Daftar Capim KPK
Peneliti LIPI Curiga Ada Upaya Polri Menguasai KPK
Kapolri Ingatkan Perwira Polri Daftar Capim KPK Berkompetisi Secara Sehat
ICW Ingatkan Pansel KPK Tak Berikan Kuota Khusus bagi Kepolisian dan Kejaksaan