DPR Minta Pemerintah Putus Aliran Dana untuk KKB di Papua
Anggota DPR Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas, menyoroti aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang semakin masif. Dia meminta pemerintah memutus aliran dana untuk gerombolan ini sehingga mereka tidak bisa lagi membeli senjata.
Anggota DPR Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas, menyoroti aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang semakin masif. Dia meminta pemerintah memutus aliran dana untuk gerombolan ini sehingga mereka tidak bisa lagi membeli senjata.
"Kita juga harus menyelidiki unsur-unsur apa yang membuat pergerakan di Papua ini berjalan terus. Selain kita memutus mata rantai aktor-aktor intelektual di balik pergerakan kelompok KKB, tapi juga kita memutus rantai pergerakan dan apa aliran dana sampai kelompok kelompok KKB untuk bisa belanja senjata dan amunisi," katanya dalam diskusi di DPR, Selasa (27/4).
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa TPS di Distrik Naikere rawan diserang KKB? Selain itu, kawasan Distrik Naikere rawan karena menjadi daerah perlintasan kelompok kriminal bersenjata (KKB)," tutur dia seperti dilansir Antara.
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
Menurutnya, suplai senjata kepada KKB yang dilakukan oknum aparat harus dihentikan. Sejauh ini kejadian itu masih berulang.
"Kita juga harus memutuskan mata rantai suplai senjata dan amunisi yang dilakukan oleh oknum oknum aparat TNI dan Polri yang sudah berulang kali, itu ditangkap berulang kali masih saja dilakukan juga," ungkapnya.
Dia menegaskan, harus ada evaluasi ke internal aparat TNI dan Polri, termasuk terkait kesejahteraan prajurit dan kenyamanan aparat yang bertugas, sehingga mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan ilegal.
"Yang akhirnya membuat pemerintah sendiri sibuk dan susah untuk menangani situasi di Papua," ucap anggota DPR Dapil Papua itu.
Dirinya mendorong agar situasi di Papua berakhir damai, seperti halnya di Aceh, di mana negara pernah berkonflik dengan GAM. ”Saya pikir tolok ukur pemerintah pusat, kalau Aceh bisa berhasil, Papua kita tunjukkan bahwa kita bisa berhasil di mata dunia. Kalau kita tidak berhasil, saya pikir itu akan menjadi bom waktu juga untuk kita," pungkasnya.
Baca juga:
Pemerintah Diminta Jiplak Pendekatan Terhadap GAM dalam Menangani Konflik di Papua
Luka di Perut dan Punggung, Begini Kondisi 2 Brimob Korban Penembakan KKB
TKP Kontak Senjata Tewaskan Brimob Dekat Markas KKB Papua Pimpinan Lekagak Telenggen
Ketua MPR: Jangan Ada Ruang Bagi Gerakan Separatis Teroris di Indonesia
Helikopter untuk Evakuasi 3 Brimob di Ilaga Sempat Diberondong Tembakan oleh KKB
1 Gugur, 2 Brimob Baku Tembak dengan KKB di Ilaga Luka di Punggung dan Perut