DPR Minta Pemerintah Tegas Seperti India dan Brazil Hadapi LSM Asing
Anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Firman Subagyo meminta pemerintah tegas terhadap keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing di Indonesia. Dia juga mengingatkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla tentang pentingnya menelusuri sumber aliran dana LSM asing.
Anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Firman Subagyo meminta pemerintah tegas terhadap keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing di Indonesia. Dia juga mengingatkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla tentang pentingnya menelusuri sumber aliran dana LSM asing.
Firman mencontohkan sikap tegas Perdana Menteri India Narendra Modi yang memblokir rekening bank Greenpeace terkait dugaan sumbangan dana tidak sah. Akibat pemblokiran, LSM tersebut menutup dua kantor perwakilannya di New Delhi dan Patna serta memangkas 40 karyawannya. Pemerintah India juga mencabut izin bagi ribuan kelompok yang didanai asing.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
Firman menambahkan, Ketegasan menghadapi LSM asing juga ditunjukkan pemerintah Brasil. "Brasil punya aturan yang harus dihormati semua pihak termasuk mengenai urusan lingkungan," kata Firman dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (4/2).
Firman berharap, Indonesia punya keberanian yang sama seperti Pemerintah India dan Brasil. "Perlu sikap tegas pemerintah agar Indonesia dihormati dunia," lanjut Firman.
Pernyataan senada dikemukakan pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira. Bhima berpendapat, kampanye hitam LSM yang menyerang industri sawit harus cepat ditangani, agar dampaknya tidak meluas terhadap neraca perdagangan dan investasi luar negeri. Apalagi Indonesia mengalami defisit neraca pembayaran serta harga CPO terus terkoreksi.
Selain tetap melobi negara importir serta membuka akses pasar baru, pemerintah perlu tegas terhadap aksi kampanye hitam.
"Sikap tidak peduli berakibat pada kehancuran industri sawit. Masalah seperti ini pernah terjadi dengan komoditas lain seperti rempah-rempah yang kini hanya kita dengar cerita kejayaannya saja," terangnya.
Akademis Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo juga sepakat bahwa sebagian besar LSM asing di Indonesia tidak mematuhi prosedur dan aturan hukum di Indonesia. Karena itu, tepat jika pemerintah bersikap tegas dan tanpa kompromi.
"Ada indikasi kuat NGO asing yang beroperasi di Indonesia umumnya menyerang kepentingan industri sawit dan kebijakan pemerintah, tanpa menghormati prosedur dan aturan hukum," tuturnya.
Baca juga:
Anggota DPR Dorong Penghapusan Utang Debitur Korban Bencana Palu
Komisi X DPR Klaim Belum Terima Draft RUU Permusikan
Indonesia Harus Contoh Chile dan Jepang soal Mitigasi Bencana
RUU Permusikan Dinilai Belum Prioritas, Fadli Zon Minta Fokus Pemilu
Fraksi Demokrat Usir Peserta Rapat Kunjungan Kerja Komisi VII DPR