DPR minta pemerintah verifikasi kasus pelanggaran HAM di Papua
Dari Komnas HAM, kata dia, diduga terjadi serangkaian pelanggaran HAM selama Pemerintahan Jokowi-JK.
Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai Pemerintah belum memperhatikan secara serius kondisi keamanan di Indonesia, terlebih adanyapelanggaran HAM di Papua.Berdasarkan informasi yang diterima dari Komnas HAM, kata dia, diduga terjadi serangkaian pelanggaran HAM selama Pemerintahan Jokowi-JK.
"Kami menerima Info dari Komnas HAM, dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM, penangkapan, penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap setidaknya 700 orang Papua," kata Dasco kepadamerdeka.comdi Jakarta, Rabu (30/3).
-
Bagaimana HAM ditegakkan di Indonesia? Dalam proses menegakkan HAM, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur terkait masalah hak asasi manusia.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Kodok baru apa yang ditemukan di Papua Barat? Spesies baru itu dikenali berbeda berdasarkan ukuran, warna, bentuk tubuh, dan garis-garis di tangannya.
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Kenapa situasi baku tembak di Papua semakin memanas? Anggota Brimob dan TNI pun kerap terlibat baku tembak dengan para teroris di Papua yang semakin lama mulai berani menyerang TNI dan Polri yang berjaga di sana.
-
Apa yang dipantau BPH Migas di Papua Barat Daya? Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024.
"Data tersebut memang cenderung bombastis, namun perlu diingat bahwa Komnas HAM adalah institusi negara. Pemerintah harus memverifikasi dan menindaklanjuti temuan Komnas HAM tersebut," sambungnya.
Menurut dia, kondisi keamanan di Papua saat ini tidak terlepas dari kesalahan treatment yang sudah terjadi sejak lama. Pendekatan keamanan yang diterapkanselama ini memang memperbesar resiko terjadinya pelanggaran HAM. Kasus-kasus lama yang tidak tuntas diusut menyisakan kekecewaan dan bahkan dendam bagi masyarakat yang menjadi korban.
"Dalam kondisi seperti ini situasi papua seperti api dalam sekam, setiap saat bisa muncul dan berkobar," bebernya.
Adanya rencana Pemerintah menuntaskan masalah HAM di Papua sangat disambut baik oleh Dasco. "Kami mengapresiasi pernyataan Menko Polhukam yang akan menuntaskan 16 kasus HAM Papua dalam waktu satu tahun, supaya masyarakat tenang memang harus ada tenggat waktu penyelesaian, prinsipnya ada kepastian," tukasnya.
"Yang tak kalah penting, saat ini kami berharap pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk menciptakan tanah Papua damai dan aman serta melaksanakan pembangunan berbasis HAM," pungkas politisi Gerindra ini.
Baca juga:
Komnas HAM pertanyakan komitmen Jokowi soal HAM di Papua
Dewan HAM PBB diminta usut langsung kasus-kasus di Papua
Mahasiswa Papua tagih janji Jokowi tuntaskan kasus HAM
Empat napi kasus pelanggaran berat kabur dari Lapas Timika
Isu operasi militer di Papua bikin geger
Dua kepala daerah di Papua sawer Bupati Dedi sampai Rp 45 juta