DPR Nilai Penurunan Tarif PCR Tak Selesaikan Masalah: Warga Masih Rogoh Kocek Dalam
Dia menyarankan kebijakan test PCR diganti dengan test antigen. Menurutnya, meski tingkat akurasinya lebih rendah dari PCR, namun biaya testingnya jauh lebih rendah. Para penumpang diyakini masih bisa menjangkaunya.
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyebut permintaan menurunkan tes PCR menjadi 300 ribu tidak menyelesaikan masalah. Sebab, biaya test PCR tersebut tetap saja akan membebani masyarakat.
Saleh mengatakan, yang dibebani adalah para penumpang yang menggunakan transportasi udara. Menurutnya, tidak semua orang yang naik pesawat memiliki dana yang berlebih dan masih banyak orang merasa berat dengan beban membayar test PCR.
-
Bagaimana cara seleksi PPPK? Rekrutmen PPPK dapat lebih fleksibel dan dapat melibatkan proses seleksi yang lebih sederhana dibandingkan dengan PNS. Seleksi PPPK dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah dan dapat melibatkan berbagai cara, seperti wawancara atau penilaian keterampilan.
-
Bagaimana PPK Pemilu memastikan hasil penghitungan suara di TPS transparan? Hal ini menunjukkan bahwa PPK memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemilihan umum untuk memastikan bahwa hasil penghitungan suara di TPS diselenggarakan secara transparan dan akurat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
"Belakangan ini, tuntutannya kan menghapus persyaratan test PCR bagi penumpang pesawat. Nah, kalau hanya diturunkan dan diperpanjang masa berlakunya, akar masalahnya belum tuntas. Orang-orang tetap masih harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar test PCR-nya," kata Saleh lewat pesan tertulis, Selasa (26/10).
Saleh mendorong Presiden Jokowi mengevaluasi kebijakan wajib PCR bagi penumpang pesawat. Sebab, test PCR tersebut dinilai tidak menjamin bahwa semua penumpang tersebut aman dan tidak tertular.
Kata dia, bisa saja setelah ditest, di antara penumpang itu melakukan kontak erat dengan orang yang terpapar. Akibatnya, bisa terinfeksi dan menularkan di dalam pesawat.
"Orang yang ditest itu aman pada saat ditest dan keluar hasilnya. Setelah itu, belum ada jaminan. Bisa saja ada penularan pada masa 3 x 24 jam," ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.
"Betul, test PCR ini bisa meningkatkan kehati-hatian. Tetapi, apakah itu bisa diandalkan secara total? Rasanya tidak. Apalagi, test yang sama tidak diberlakukan bagi penumpang angkutan lainnya," sambungnya.
Sebagai alternatif, ia meminta pemerintah untuk memilih salah satu dari kebijakan berikut. Pertama, menghapus kewajiban test PCR bagi penumpang pesawat. Aturan ini diyakini akan sangat bermanfaat untuk menaikkan jumlah penumpang pesawat yang belakangan sempat terpuruk.
Kedua, bila test PCR tetap diberlakukan, maka biayanya diharapkan dapat ditanggulangi pemerintah. Dengan begitu, kebijakan tersebut tidak memberatkan siapa pun.
"Tentu ini tidak mudah. Karena itu perlu perhitungan yang cermat sehingga tidak membebani anggaran pemerintah," ucapnya.
Ketiga, memperpanjang masa berlaku hasil test PCR. Kalau perlu, masa berlakunya adalah 7 x 24 jam. Dia berujar, meskipun ini tetap membebani para penumpang, tetapi tidak terlalu berat lantaran hasil test tersebut dapat dipergunakan untuk beberapa kali penerbangan.
"Dulu masa berlakunya bisa lebih dari seminggu. Kenapa sekarang semakin diperketat? Kalau kasusnya mereda, semestinya masa berlaku hasil PCR pun diperpanjang. Nanti kalau ada kenaikan lagi, bisa dipikirkan untuk memperketat lagi," tuturnya.
Keempat, kebijakan test PCR diganti dengan test antigen. Menurutnya, meski tingkat akurasinya lebih rendah dari PCR, namun biaya testingnya jauh lebih rendah. Para penumpang diyakini masih bisa menjangkaunya.
"Tujuan testing kan untuk memastikan bahwa semua calon penumpang tidak terpapar. Nah, antigen ini juga bisa digunakan. Hanya saja, tingkat akurasinya sedikit lebih rendah. Banyak juga orang yang test antigen yang dinyatakan positif, lalu dikarantina dan diisolasi. Artinya, testing antigen tetap efektif untuk dipergunakan," tandas Saleh.
Baca juga:
PKS Sebut Pengusaha Lab Sudah Untung, Harga Tes PCR Bisa Lebih Murah
Komisi IX Minta Aparat Tindak Tegas Pihak yang Memainkan Harga Tes PCR
Imbas Wajib PCR dan Karantina, Wisatawan Disebut Banyak Membatalkan Menginap di Bali
Tes Usap PCR Akan Turun Rp300 Ribu
Bandara Soedirman di Purbalingga Tetap Beroperasi Meski Terkendala Aturan Tes PCR
Hasil Tes PCR di Bandara Soetta Bisa Keluar 3 Jam, Ini Syaratnya