DPR ragukan kesiapan Indonesia gabung Trans Pacific Partnership
Menurut Mahfudz, dalam persaingan di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Indonesia masih tertatih.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menolak keras keinginan Presiden Jokowi memasukkan Indonesia dalam kesepakatan Trans Pacific Partnership (TPP) yang di. Menurutnya Indonesia takkan siap bersaing dalam kemitraan TPP.
"Kalau Komisi I, masih tetap meminta pemerintah fokus di MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Karena kita belum pernah mengkaji secara komprehensif terkait TPP," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).
Menurutnya dalam persaingan di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Indonesia masih tertatih. Maka dari itu harus ada analisis dan diskusi mendalam terkait TPP.
"Ya untuk MEA saja kita masih butuh persiapan banyak. Tingkat persiapan Indonesia kan masih belum maksimal. Mau masuk TPP sementara kita belum kaji regulasi dan konsekuensinya. Itu kan berat," tuturnya.
Maka dari itu, Politisi PKS ini mengagendakan akan mengundang Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk membicarakan hal ini dengan Komisi I DPR. Menurutnya banyak hal yang harus segera diklarifikasi.
"Terutama terkait pernyataan presiden yang menerima ajakan Obama untuk bergabung dengan Trans Pacific Partnership," pungkasnya.
Baca juga:
Indonesia gabung blok dagang AS, pengangguran berpotensi naik
LSM asing: Kesepakatan blok dagang AS lebih buruk dari perkiraan
Bertemu Dubes AS, Fadli Zon tolak Trans Pacific Partnership
Hipmi menentang rencana Jokowi gabung pasar bebas buatan Amerika
Soal TPP, Darmin tak ingin RI terjebak perjanjian yang merugikan
Pemerintah diminta kaji ulang rencana gabung blok dagang AS
Soal pasar bebas Amerika, Indonesia ingin pelajari dokumen dulu
-
Kenapa APEC didirikan? Organisasi negara-negara Asia Pasifik ini didirikan di Canberra pada bulan November 1989 bertujuan membangun kerja sama ekonomi.
-
Kapan APEC dibentuk? APEC sendiri berdiri tahun 1989.
-
Apa yang didukung oleh DPR terkait kerja sama Australia dan Jawa Barat? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyampaikan apresiasi dan dukungannya.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama Australia dengan Jawa Barat di bidang peternakan? “Seperti yang kita ketahui, Victoria punya potensi yang sangat besar terhadap peternakan. Sedangkan, Jawa Barat juga memiliki kebutuhan rata-rata 700 ribu ekor sapi per tahun, tapi saat ini hanya 30 persen saja yang bisa dipenuhi oleh produsen lokal. Sehingga, tentu hal ini menjadi peluang kerjasama yang baik bagi investor produk peternakan Victoria untuk memenuhi kebutuhan daging di Jawa Barat,” urai Puteri.
-
Kenapa DPR RI dan Tiongkok harus berkomitmen bersama untuk menjaga perdamaian di Asia Tenggara? Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama," urai Puteri.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.