DPR serahkan pembangunan gedung baru ke KemenPUPR

Pembangunan proyek penataan kawasan parlemen akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara urusan administrasi seperti surat menyurat hingga dokumen, pihaknya menyerahkan kepada Kesetjenan DPR.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengajak semua pihak untuk mengawasi pembangunan gedung baru yang menjadi bagian dari proyek penataan kawasan parlemen. Pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi yang diawali dengan tahapan perencanaan dan manajemen konstruksi menghabiskan anggaran Rp 601 miliar.

"Mari lah sama sama kita awasi supaya pelaksanaannya transparan akuntabel dan bisa diketahui seluruh orang," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/10).

Pembangunan proyek penataan kawasan parlemen akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara urusan administrasi seperti surat menyurat hingga dokumen, pihaknya menyerahkan kepada Kesetjenan DPR.

"Itu tentang PUPR dan tergantung juga dari pelaksanaannya karena pelaksanaan itu DPR tidak melaksanakan. Kalau melaksanakan malah bahaya. Mendingan yang laksanakan PUPR, bisa saja BUMN," tegasnya.

Agus mengaku tidak mengetahui waktu perencanaan oleh konsultan akan dimulai. Sebab segala urusan pembangunan telah diserahkan kepada pemerintah.

"Anggaran kan baru diketok kemarin. Sehingga nanti seluruhnya diserahkan ke KemenPUPR. Dan nanti yang berhubungan dari kesetjenan dan KemenPUPR yang akan melaksanakan tindak lanjut dari besarnya anggaran yang ada," tukasnya.