DPR: Tax Amnesty bukan untuk koruptor dan kekayaan hasil kejahatan
RUU Tax Amnesty diharapkan bisa masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2016.
Badan Legislasi (Baleg) DPR mengubah nama Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional menjadi RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Mukhamad Misbakhun mengklaim RUU Tax Amnesty justru mendukung kebijakan Pemerintah.
Politikus Golkar ini menjelaskan, rancangan undang-undang itu tidak untuk mengampuni koruptor seperti yang sempat ramai dibicarakan di masa awal kemunculan RUU Pengampunan nasional. Termasuk perdebatan soal pengajuan pengampunan pajak atas kepemilikan aset yang diduga dari hasil kejahatan dan disimpan di luar negeri.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kenapa RPP itu penting? RPP memberikan panduan yang jelas bagi guru tentang apa yang harus diajarkan, bagaimana itu akan diajarkan, dan apa yang diharapkan dicapai oleh siswa. Hal ini membantu guru untuk menyusun dan menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang terstruktur dan terorganisir.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurutnya selama mereka tidak ada putusan hukum bahwa aset tersebut bukan hasil kejahatan, bisa memanfaatkan kebijakan tax amnesty.
"Mereka bisa manfaatkan kebijakan tax amnesty selama tidak ada putusan hukum yang menyatakan bahwa aset tersebut merupakan hasil kejahatan," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).
Pengusul RUU Tax Amnesty ini berharap usulan ini bisa masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2016 yang akan dibahas bersama Menteri Hukum dan HAM. Jika pemerintah menyetujui RUU Pengampunan Pajak masuk Prolegnas RUU Prioritas 2016, maka penyerahan Daftar Isian Masalah (DIM) harus lebih cepat.
"Kami berharap, DIM Pemerintah segera diserahkan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut," ucapnya.
Dengan beleid itu, pemerintah bisa menghapus pajak bagi orang Indonesia yang bersedia memindahkan aset dari luar negeri ke Tanah Air. Dan, pemerintah akan meminta tebusan dari setiap aset yang dipindahkan dengan besaran lebih rendah dari tarif pajak.
Dalam RUU Pengampunan Pajak, besaran tebusan diusulkan bervariasi. Untuk periode Oktober-Desember 2015, uang tebusan diusulkan sebesar 3 persen dari nilai aset yang dilaporkan.
Besaran tebusan meningkat menjadi 5 persen untuk periode pelaporan Januari-Juni 2016. Lalu, delapan persen untuk Juli-Desember 2016.
Baca juga:
PT di Jakarta Utara nunggak pajak hingga ratusan miliar
Kadin harap pengampunan pajak bukan perangkap
Jika lobi politik kelar, DPR sebut UU pengampunan pajak bakal keluar
Pengamat nilai tax amnesty untuk genjot kepatuhan pajak
Tekan kecurangan pajak, Kemenkeu gandeng Badan Intelijen Negara