LIVE

DPRD Berau Diduga Buat Akomodasi Fiktif Perjalanan Dinas Rp1,4 Miliar

CBA menduga ada invoice fiktif atau akomodasi fiktif yang dikeluarkan DPRD Kabupaten Berau yang perlu disidik oleh penegak hukum.

penggelapan
DPRD Berau Diduga Buat Akomodasi Fiktif Perjalanan Dinas Rp1,4 Miliar (©merdeka.com)

Namun menurut CBA, terdapat kejanggalan dalam invoice tersebut. 

DPRD Berau Diduga Buat Akomodasi Fiktif Perjalanan Dinas Rp1,4 Miliar


Center For Budget Analysis (CBA) mengkritisi adanya dugaan akomodasi fiktif pada perjalanan dinas Sekretariat DPRD Berau Tahun Anggaran (TA) 2021 senilai Rp 1,4 miliar. 

merdeka.com

Rekomendasi Beritauntuk kamu

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi merinci, akomodasi fiktif itu terbagi pada belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp 13,5 miliar dan belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp 491.543.895.

merdeka.com

"DPRD Kabupaten Berau harus menyerahkan berbagai dokumen sebagai bukti perjalanan dinas. Misal, anggaran untuk akomodasi harus punya dan menyerahkan bukti seperti invoice dari bill hotel kepada sekretariat DPRD," kata Uchok.


Setelah DPRD kabupaten Berau selesai melaksanakan perjalanan dinas dan menghabiskan anggaran duit puluhan miliaran rupiah dari APBD, sambung Uchok, maka mereka harus mempertanggungjawabkan anggaran belanja perjalanan dinas tersebut.


Dari hasil temuan CBA, ternyata DPRD Berau sudah menyerahkan bukti anggaran akomodasi namun tanpa menyertakan bukti pendukung lainnya. Namun menurut CBA, terdapat kejanggalan dalam invoice tersebut.  

merdeka.com
"Jika didalami, bukti invoice hotel (DPRD) ditemukan beberapa perbedaan formatnya dengan invoice yang sesungguhnya dikeluarkan oleh hotel tersebut. Perbedaan invoice hotel antara milik DPRD dengan milik hotel asli adalah penulisan nominal dan folio number. Kemudian perbedaan di font, spasi, dan penebalan penulisan pada invoice. Selanjutnya, perbedaan pada logo hotel yang tertera pada invoice," papar Uchok. 


CBA menduga ada invoice fiktif atau akomodasi fiktif yang dikeluarkan DPRD Kabupaten Berau yang perlu disidik oleh penegak hukum.

"Kami dari CBA (Center For Budget Analysis) meminta melakukan penyelidikan dugaan invoice fiktif ini," katanya.
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Editor Eko Prasetya
E
Reporter Eko Prasetya
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Jaga Produksi Pangan Dampak El Nino, Bupati Ipuk Intruksikan Dinas Terkait Pantau Debit Air Irigasi

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Banyuwangi, stok beras di Banyuwangi jumlahnya mencukupi sampai akhir tahun.

Fenomena El Nino
Diduga Buat Kegiatan Fiktif & Rugikan Negara Rp5 M, Sekum dan Eks Ketua Harian KONI Sumsel Dibui

Penyidik perlu melakukan penahanan karena khawatir keduanya akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti lain.

kasus korupsi
Kejagung Usut Korupsi Proyek Fiktif Diduga Rugikan Negara Rp318 Miliar

Kejagung menduga ada kucuran dana yang seolah-olah untuk proyek pembangunan, namun terindikasi tidak ada hasilnya.

Kejagung
Kejagung Usut Korupsi Proyek Fiktif Diduga Rugikan Negara Rp318 Miliar

Kejagung menduga ada kucuran dana yang seolah-olah untuk proyek pembangunan, namun terindikasi tidak ada hasilnya.

Kejagung
Pakar Nilai Pengembalian Rp27 Miliar di Kasus BTS Kominfo Tak Gugurkan Tindak Pidana

Harusnya sanksi pidana tetap berjalan sekalipun dana sebesar Rp 27 miliar sudah dikembalikan.

Korupsi BTS Kominfo
Ini Dia Empat Perusahaan BUMN Bermasalah dalam Kelola Dana Pensiun, Rugikan Negara Rp300 Miliar

Keempat dapen BUMN ini bermasalah lantaran adanya indikasi penyimpangan dari sisi tata kelola investasi dan kerugian.

Dana Pensiun
Terbukti Korupsi Dana Hibah Pokir, Eks Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Dihukum 9 Tahun Penjara

Sahat juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp39,5 miliar.

kasus korupsi
Digeruduk TNI hingga Bawahan Ngamuk, 'Buah Simalakama' Pimpinan KPK

Penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuai polemik.

TNI
Pemprov DKI Bicara Puluhan Peserta Didik Lolos PPDB Meski Numpang KK

Disdik DKI Jakarta menjelaskan mereka tetap lolos karena telah memenuhi syarat pendaftaran PPDB, terutama KK.

PPDB
Menpora Dito Jawab Kabar Kembalikan Rp27 M terkait Korupsi BTS: Saya Tidak Tahu Menahu

Menpora mengaku tak tahu menahu soal pengembalian uang Rp27 miliar ke salah satu terdakwa.

Korupsi
Polda NTT Tahan Dua Tersangka Korupsi Proyek RSP Boking di Kabupaten TTS

Masih ada tiga tersangka lain yang sudah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

kasus korupsi
Pantau Lahan Pertanian, Bupati Ipuk Cek Ketersediaan Air

Pemkab Banyuwangi telah mengimbau kepada para petani untuk menunda penanaman komoditas pertanian yang membutuhkan air banyak.

Berita Banyuwangi
DPR Harap Pemilu 2024 Sejuk dan Damai seperti di Kamboja

Putu Supadma Rudana mengatakan, negara dunia khususnya Indonesia agar mencontoh proses pemilu yang dilakukan Kamboja.

Pemilu2024