DPRD Jabar Minta Pemprov Antisipasi Gelombang PHK Dampak PPKM
Bambang mengatakan BUMD memiliki peranan penting untuk dapat memberikan akses bantuan permodalan bagi para pelaku usaha dan masyarakat sehingga dampak dari PHK akibat PPKM Darurat dapat diminimalisir.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta Pemprov Jabar untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah di Jawa Barat sebagai imbas dari penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
"Kami meminta Pemda Jabar, segera mempersiapkan skema terukur sebagai salah satu solusi seiring gelombang PHK yang terjadi di Jawa Barat. Jangan terkesan latah dalam menentukan kebijakan di tengah pandemi, jangan sporadis dan tidak terukur. Dalam hal ini pemda harus bertindak cepat, melakukan konsolidasi tersendiri untuk merumuskan sebuah skema seperti yang terjadi pada skema pemulihan ekonomi," kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto, di Bandung, dilansir Antara, Selasa (27/7).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
Selain itu menurut Bambang, untuk mengantisipasi dampak gelombang PHK yang terjadi saat ini Pemprov Jabar selain melibatkan seluruh stakeholder juga harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bambang mengatakan BUMD memiliki peranan penting untuk dapat memberikan akses bantuan permodalan bagi para pelaku usaha dan masyarakat sehingga dampak dari PHK akibat PPKM Darurat dapat diminimalisir.
"Melibatkan badan usaha milik daerah untuk menyediakan akses permodalan bagi para pelaku usaha, sehingga dampak PHK dari perpanjangan PPKM Darurat ini dapat diminimalisir," kata dia
Sementara itu, kebijakan untuk memperpanjang PPKM dinilai memiliki dampak di berbagai sektor seperti sektor ekonomi yang memiliki penurunan pendapatan per kapita, terlebih khusus ekonomi yang terus menurun.
Pemerintah harus membuat gerakan untuk menaikkan pendapatan masyarakat khususnya sektor ekonomi informal.
Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat Yunanda Eka Perwira mengatakan PPKM merupakan suatu pilihan untuk fokus dalam kesehatan dan ekonomi dapat tetap berjalan.
Menurut Yunandar PPKM merupakan salah satu pilihan dari sekian banyak pilihan yang diambil oleh pemerintah terutama untuk menyeimbangkan antara bagaimana mengatasi dampak kesehatan dan dampak ekonomi.
"Kita mau betul-betul fokus di kesehatan maka sebenarnya mobilitas harus betul-betul dibatasi karena ternyata penyebab utama dari menyebarnya COVID-19 dalam mobilitas masyarakat juga. Dan itu tidak bisa kita hindari karena masalah ekonomi masyarakat Jawa Barat pada umumnya memang tergantung kepada mobilitas sampai hari ini," kata Yunandar.
Dia mengatakan ada tiga solusi kepada Pemprov Jawa Barat khususnya untuk UMKM, petani dan nelayan yang terdampak PPKM Darurat.
Menurut dia, pemerintah harus hadir langsung dan juga bekerja sama dalam penanganan memajukan sektor ekonomi di Jawa Barat saat PPKM Darurat.
“Yang pertama tadi bagaimana meng-online kan UMKM. Kedua adalah bagaimana sekarang sektor pertanian tadi itu bisa dijual dengan cepat kepada pasarnya. Itu lah fungsi dari pusat distribusi provinsi yang harus diberikan oleh pemerintah," kata dia.
Baca juga:
Banyak Buruh Pabrik Terancam Terkena PHK Akibat Perpanjangan PPKM
Bisnis Hotel Susah Saat Pandemi, Karyawan Setuju Digaji Harian Dibanding Kena PHK
Terdampak PPKM, Pengusaha Pastikan PHK Jadi Putusan Paling Akhir
Hari-Hari Resah Buruh Harian
10 Persen Buruh Pabrik Terpapar Covid-19, Ancaman PHK di Depan Mata
Menteri Sandiaga Gandeng Pemda Percepat Validasi dan Verifikasi Penerima Dana Hibah