DPRD Kota Tangerang Batalkan Pengadaan Seragam Dinas Berbahan Louis Vuitton
Anggaran pengadaan seragam dinas DPRD itu mencapai Rp1,2 miliar lebih yang berasal dari APBD tahun anggaran 2021.
DPRD Kota Tangerang, menyepakati pembatalan pengadaan seragam dinas baru bagi 50 anggota DPRD Kota Tangerang. Anggaran pengadaan seragam dinas DPRD itu mencapai Rp1,2 miliar lebih yang berasal dari APBD tahun anggaran 2021.
Publik menyoroti bahan seragam dinas yang berasal merek ternama Louis Vuitton, Lanificio Di Calvino, Thedoro dan Thomas Crown.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Di mana pelantikan anggota DPRD Jateng berlangsung? Ayah dan anak secara bersamaan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah periode 2024-2029 terpilih yang dilantik pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Selasa.
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
"Dan rapat kita sepakat untuk pengadaan pakaian dinas kita batalkan. Sepakat berdasarkan rapat bersama pimpinan fraksi dan komisi secara politik kita batalkan," tegas Gatot Wibowo di ruang Banmus DPRD Kota Tangerang, Selasa (10/8/2021).
Dia menyebutkan, pengadaan anggaran seragam dinas baru itu merupakan hak dari para anggota wakil rakyat di kota Tangerang. Hak itu rutin diberikan setiap tahun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
Gatot menjelaskan, kenaikan anggaran pengadaan seragam dinas baru yang naik hampir dua kali lipat itu. Karena beberapa hal mulai dari penambahan volume, kualitas bahan dan kenaikan harga barang dibanding tahun sebelumnya.
"Harga bisa naik dari anggaran tahun lalu karena volume bertambah, kemudian spesifikasi barang dan kualitas barang serta harga di pasaran itu naik. Dari 4 stel bertambah menjadi lima stel," terang dia.
Dalam perjalanannya, Gatot menyebutkan, pengadaan seragam dinas anggota dan pimpinan DPRD Kota Tangerang, yang baru itu, mengalami dua kali lelang.
"Pertama lelang gagal, lelang kedua ada 4 penawar. Dan secara prinsip kami DPRD berterima kasih atas masukan ini. Memang situasi belakang ini kurang pas untuk pengadaan lelang baju baru," kata Gatot.
Gatot mengaku, keperluan pengadaan seragam dinas bagi DPRD Kota Tangerang dianggap perlu untuk diberikan setiap tahun. Sebab, menurut dia, setiap tahun ada perubahan fisik dari para anggota DPRD.
"Itu hak kita setiap tahun. Memang perlu, karena saya sendiri saja naik dua kilogram," ucap dia.
Heran Bisa Jadi Polemik
Dia juga heran dengan tingginya perhatian publik terhadap penetapan lelang pengadaan seragam dinas Anggota DPRD Kota Tangerang, tahun 2021 yang telah ditetapkan pada pertengahan Juli 2021 lalu.
Adapun pengadaan seragam DPRD Kota Tangerang itu, sebelumnya dianggarkan setiap tahun. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
Lelang tender pengadaan seragam dinas DPRD Kota Tangerang itu, termuat di LPSE sejak 7 Juni Juni 2021 dan telah ditetapkan pada pertengahan Juli lalu.
Berdasarkan laman LPSE kota Tangerang itu, terdapat empat peserta yang memberikan penawaran harga untuk anggaran bahan pakaian DPRD Kota Tangerang itu.
Empat peserta tersebut, yaitu PT Sarana Karya Syaban senilai Rp238.425.000, CV Putra Jaya Karta senilai Rp540.000.000, CV Adhi Prima Sentosa senilai Rp675.000.000, dan CV Zulfa Bintang Pratama senilai Rp671.250.000.
"Tapi ya itu pertanyaan kami balik, kok ramai dan diramaikan setelah ada pemenang, kita bingung jadinya. Biar ada asas keadilan tolong disampaikan juga ini ramai dan diramaikan setelah ada pemenang lelang, bukan proses lelang," kata Gatot.
Dia juga meminta publik mencek kota / kabupaten lainnya di Indonesia, dalam pengadaan seragam dinas para wakil rakyat tersebut.
"Cek kabupaten kota dan provinsi se Indonesia yang lain juga mengadakan, tahun lalu juga pada ngadain," terang dia.
Sekretaris DPRD Kota Tangerang, Agus Sugiono menerangkan, Harga Standar Satuan (HSS) pengadaan bahan seragan dinas baru itu senilai Rp675 juta.
"HSS 675 juta untuk pengadaan bahan dan ke penjahit 2.7 juta per pasang, belum di potong pajak. Volume bertambah tahun lalu empat tahun ini lima," ucap dia.
Dengan adanya pembatalan pengadaan seragam dinas itu, Agus mengaku akan melakukan komunikasi dengan pihak pemenang lelang. Dia meyakini, pembatalan lelang itu, bisa dilakukan tanpa merugikan pihak pemenang lelang.
"Belum ada kontrak, kami akan mengundang penyedianya," ucap dia.
Baca juga:
Ketua DPRD Kota Tangerang Tak Tahu Seragam Dinas Pakai Louis Vuitton
Pengadaan Baju Dinas Anggota DPRD Kota Tangerang Gunakan 4 Merek Tekstil Ternama
Hanura Sumut Pecat 2 Kader Tertangkap di Tempat Hiburan Malam Positif Narkoba
Anggaran Baju Dinas Anggota DPRD Kota Tangerang Capai Rp675 Juta
DPD Golkar Sumut Belum Putuskan Nasib Kader Terjaring Razia di Tempat Hiburan Malam