DPRD Sentil Pejabat Pemprov Banten: Ke Kantor hanya Absen
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten menyentil pejabat pemerintah provinsi (Pemprov) yang diduga doyan keluyuran hingga berdampak pada lambannya pelayanan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan setelah menerima aduan masyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten menyentil pejabat pemerintah provinsi (Pemprov) yang diduga doyan keluyuran hingga berdampak pada lambannya pelayanan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan setelah menerima aduan masyarakat.
"Kami mendapat masukan dari masyarakat terkait pejabat yang tidak stand by di kantor sehingga urusan pelayanan menjadi sangat lambat," kata Fitron, Senin (20/2).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Kapan PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Kapan virus menjadi pandemi? Contohnya seperti virus Covid-19 beberapa bulan lalu. Virus ini sempat menjadi wabah pandemi yang menyebar ke hampir seluruh dunia.
-
Apa yang dilakukan mobil mewah berpelat DPR RI yang viral? Mobil mewah berpelat DPR RI mendadak viral usai bunyikan strobo sampai dianggap arogan.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Di mana PDRI didirikan? Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
Fitron mengungkapkan hal itu terjadi di banyak OPD di lingkungan Pemprov Banten. Dia menyayangkan hal itu, karena menurutnya instansi adalah ujung tombak pembangunan.
"Bukan hanya satu OPD, ini terjadi di banyak OPD. Kami sudah telepon beberapa pimpinan yang bersangkutan. Kami minta untuk ditata dan dibina secara tegas," tegasnya.
Berdasarkan temuannya, banyak pejabat di pemprov Banten tidak ada di kantor karena mengajukan cuti di akhir pekan agar bisa liburan panjang.
"Tapi persetujuan cuti yang bersangkutan belum ada. Tapi secara berjemaah sudah tidak masuk di hari itu (Jumat). Belum lagi yang ke kantor hanya absen dan punya urusan di luar kantor yang bukan urusan kedinasan," ungkapnya.
Fitron tidak mau mengungkapkan temuannya tersebut ada di instansi mana, namun Fitron meminta segera adanya perbaikan dan pembinaan.
"Saya tidak perlu sebutkan OPD-nya, saya hanya berharap ini segera ada perbaikan dan pembinaan. Kami hanya sampaikan jangan diulangi karena jika pelayanan masih belum cepat karena pengabaian tugas, maka kami akan rekomendasikan kepada kepala OPD dan gubernur untuk dilakukan tindakan disiplin," ujarnya.
(mdk/cob)