Dukung KPK, masyarakat Jabar gelar aksi jalan kaki tutup mata
Massa menamakan diri Aliansi Masyarakat Jawa Barat menggelar aksi jalan kaki tutup mata di Jalan Juanda, Sukmajaya. Aksi tersebut bertujuan menolak hak angket KPK serta pengumpulan koin untuk KPK dan Polri. Aksi dimulai dari depan Polsek Cimanggis Depok hingga Mabes Polri.
Massa menamakan diri Aliansi Masyarakat Jawa Barat menggelar aksi jalan kaki tutup mata di Jalan Juanda, Sukmajaya. Aksi tersebut bertujuan menolak hak angket KPK serta pengumpulan koin untuk KPK dan Polri. Aksi dimulai dari depan Polsek Cimanggis Depok hingga Mabes Polri.
Julian Faluzia, salah seorang peserta aksi mengatakan sesampainya di Mabes Polri, pihaknya menyerahkan koin sumbangan masyarakat selama dalam perjalanan kepada pihak Kepolisian. "Pengumpulan koin dari masyarakat ini sebagai bentuk perlawanan masyarakat atas gagasan sebagian kecil anggota DPR yang berencana akan membekukan anggaran kepolisian," kata Julian, Selasa (4/7).
Menurutnya, rencana pembekuan anggaran kepolisian sebagai bentuk emosional anggota DPR ketika tujuannya untuk meminta bantuan pihak kepolisian gagal dalam melakukan pemanggilan Meryam Heryani pada kasus E-KTP. "Kami sangat mendukung langkah kepolisian yang menolak untuk melakukan pemanggilan paksa Meryam Heryani tersebut," ucapnya.
Tak hanya itu pihaknya juga berharap agar KPK secepatnya menuntaskan kasus Korupsi E-KTP dengan memproses hukum semua terlibat dan menikmati hasil suap E-KTP. "Mendesak agar anggota DPR yang masih pro terhadap pemberantasan, tidak menyetujui dan menolak Pansus Hak Angket KPK. Kami juga berharap Bapak Kapolri tetap pada pendiriannya untuk menolak penjemputan paksa Meryam Heryani dan atau lainnya selama tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya segera proses berbagai laporan indikasi korupsi yang berasal dari berbagai daerah," pungkasnya.
Aksi tersebut dilaksanakan sejak Senin (3/7) hingga Kamis (7/7) dengan rute Istana Bogor kemudian Cimanggis, Cimanggis dilanjutkan ke Mabes Polri, Mabes Polri – Gedung DPR, dan hari terakhir dari Gedung DPR ke KPK.