Dunia pendidikan mulai diintervensi

Pemerintah merencanakan melakukan intervensi pada pendidik di perguruan tinggi. Campur tangan negara terutama dalam pemilihan rektor. Nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kemenristek Dikti bakal memilih langsung para rektor kampus.

Pemerintah merencanakan melakukan intervensi pada pendidik di perguruan tinggi. Campur tangan negara terutama dalam pemilihan rektor. Nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kemenristek Dikti bakal memilih langsung para rektor kampus.

Rencana ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Pemerintah berdalih itu dilakukan agar pendidikan pada perguruan tinggi lebih mengutamakan pemahaman Pancasila. Sehingga diharapkan terhindar dari paham radikalisme.

"Karena kampus di beberapa daerah dewasa ini menjadi salah satu target utama paham radikalisme, dan pengendalian kampus ada pada tangan rektor, maka sah-sah saja sebagai poros pemerintahan pusat, peran pemerintahan melakukan deteksi dini demi menjaga stabilitas daerah untuk upaya menangkal target-target tersebut seperti radikalisme terorisme dan bahaya Narkoba," kata Tjahjo kepada merdeka.com, Senin kemarin.

Melalui pemilihan dari pemerintah, kata Tjahjo, justru mengangkat status rektor sebagai seorang pimpinan kampus. Apalagi para rektor dianggap sudah setara dengan pejabat negara. Ditambah, jabatan ini juga berperan penting menghasilkan para calon masa depan bangsa.

"Semata mata justru mengangkat Harkat Rektor sebagai seorang pemimpin di wilayah otonomi kampusnya, bagi saya seorang Rektor setidaknya posisinya setara dengan pejabat setingkat menteri," ujarnya.

"Saya melihat posisi Rektor amat strategis, yaitu sebagai palang pintu masa depan bangsa, karena sosok persiapan pemimpin bangsa ada di kampus," tambahnya.

Rencana itu mulai mendapat kritikan dari Partai Gerindra. Mereka menyayangkan sikap pemerintah menarik dunia kampus dalam pusaran politik Istana.

"Kalau mau memperbaiki dunia kampus, akan lebih baik jika mekanismenya yang diperbaiki agar lebih transparan. Jangan ditarik-tarik ke ranah politik Istana," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade.

Menurutnya, beban Jokowi sudah berat. Dari permasalahan ekonomi hingga pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. Belum lagi penanganan kekisruhan politik belakangan membutuhkan banyak energi.

Misalnya, dari kasus makar terhadap pemerintahan dengan menangkap sejumlah aktivis dan tokoh kritis oleh polisi, ekses kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI Jakarta di daerah hingga penangkapan sejumlah ulama dan kasus Imam Besar FPI Habib Rizieq.

"Situasi politik Tanah Air ini kan masih belum reda, jangan ditambahi lagi beban politik Presiden dengan kekisruhan baru soal pemilihan rektor," kata Andre.

Sebagai mantan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Andre melihat rencana penentuan rektor Jokowi sebagai indikasi upaya pembungkaman dunia kampus. Salah satunya indikasi membungkam gerakan mahasiswa yang selama berdiri sebagai agen perubahan di masyarakat.

Penentuan rektor oleh Presiden juga dinilainya sama dengan mengembalikan pengelolaan dunia kampus kembali seperti era Orde Baru. "Publik tetap melihatnya ini sebagai bagian dari pembungkaman dunia kampus," terangnya.

Baca juga:
UGM evaluasi ajaran Pancasila dalam kurikulumnya
Pemerintah bertekad agar warga dapat pendidikan berkualitas & merata
Bantu pendidikan, Uni Eropa beri 30 juta Euro/tahun ke Indonesia
Indonesia-Jerman resmi kerja sama pendidikan vokasi