Eks penasihat KPK dorong pegiat antikorupsi laporkan Haswandi ke KY
Dia juga menyebut Hakim Haswandi membuat keputusan yang tidak memiliki kepastian hukum.
Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, menyatakan Hakim Haswandi harus dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) terkait keputusannya yang mengabulkan gugatan praperadilan Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Namun, menurut Abdullah pihak yang paling tepat melaporkan Hakim Haswandi adalah masyarakat antikorupsi.
"Betul sekali (perlu dilaporkan ke KY). Yang melaporkannya ke KY biarlah masyarakat antikorupsi saja yang melaksanakannya," kata Abdullah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (27/5).
Abdullah menilai dalam memutus gugatan praperadilan dari tersangka dugaan korupsi keberatan pajak Bank Central Asia (BCA) itu, Hakim Haswandi membuat keputusan yang tidak memiliki kepastian hukum.
"Terjadi ketidakpastian hukum. Sebab, salah satu putusan hakim adalah menghentikan penyidikan yang dilakukan KPK atas HP (Hadi Poernomo), sementara UU (Undang-Undang) melarang KPK menghentikan penyidikan," jelasnya.
Oleh karenanya, Abdullah menyarankan agar lembaga antirasuah mengambil upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
"Yang perlu dilakukan KPK adalah upaya hukum, apakah kasasi atau PK," tandasnya.
Sebelumnya, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin sidang praperadilan mengabulkan gugatan dari Hadi Poernomo. Dalam putusannya, Hakim Haswandi menilai penyidikan terhadap perkara Hadi tidak sah.
"Menyatakan penyidikan termohon berkaitan dengan peristiwa pidana tidak sah," kata Hakim Haswandi saat membacakan putusan dalam sidang Praperadilan di PN Jaksel, Selasa (26/5).
Bahkan, selain mengabulkan gugatan Hadi, Hakim Haswadi pun meminta KPK menghentikan penyidikan terhadap perkara Hadi. Sebab, Hakim Haswandi menilai proses penyidikan KPK terhadap Hadi tidak sesuai dengan prosedur.
"Apa yang dilakukan termohon melanggar SOP dan juga UU tentang KPK," tegas Hakim Haswandi.
"Penyelidik dan penyidik KPK, secara administrasi tidak memiliki status sebagai penyelidik dan penyidik," tambahnya.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Baca juga:
ICW sebut kemenangan Hadi Poernomo potensi jadi bom waktu buat KPK
KPK diminta fokus lawan putusan Hakim Haswandi
Ini tanggapan Kabareskrim soal kekalahan KPK dari Hadi Poernomo
'Hadi menang praperadilan, muncul anggapan punya uang bebas hukum'
PKS: Kalah 3 kali itu menyakitkan, masyarakat ragu dengan KPK
3 Alasan ini bikin KPK dikalahkan tersangka di praperadilan
KPK sebut hakim beri keputusan melebihi permohonan Hadi Poernomo