Eva Sundari sepakat mantan anggota DPR korup diberi dana pensiun
"Siapapun anggota DPR yang korup, bersih, bolos, rajin dijamin undang-undang," kata Eva.
Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari punya pandangan berbeda terkait dengan dana pensiun untuk mantan anggota DPR. Menurut Eva, dana pensiun layak diberikan kepada pejabat bersih atau yang korup.
"Siapapun anggota DPR yang korup, bersih, bolos, rajin dijamin undang-undang. Begitu juga presiden, wapres, menteri, para duta besar, dengan kinerja masing-masing," kata Eva saat dihubungi kepada merdeka.com melalui pesan singkat, Jumat (8/11).
Menurut Eva, bila ada pejabat yang terjerat kasus, bukan berarti diberikan hukuman kumulatif. Bagi Eva, hukuman dari pengadilan sudah cukup, tidak perlu disangkutpautkan dengan dana pensiun.
Eva menilai, kasus korupsi pejabat negara yang ditangani KPK bisa dibuat eksperimen dalam tuntutannya. Menurutnya, tidak adil menambah hukuman di luar tuntutan dengan menghilangkan hak dari pengabdiannya dalam hal ini dana pensiun.
"Jangan ada hukuman kumulatif. Tindak pidana korupsinya kan sudah dihukum pengadilan. Silakan KPK eksperimen nuntut penghapusan pensiun dalam tuntutan koruptor pejabat negara. Tapi normatifnya begitu," ujar Eva.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Kapan GKJ Baki diresmikan sebagai gereja? Gereja Kristen Jawa (GKJ) Baki, memang baru diresmikan sebagai gereja pada tanggal 9 April 1963.
-
Siapa yang mengatakan bahwa Budi Djiwandono lebih cocok di DPR? "Mas Budi Djiwandono bagusan di DPR, cocok. Teman baik saya itu," kata Aria Bima, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).