Fahri Hamzah: Capim KPK tanpa jaksa bagai sangkar burung berlubang
Fahri Hamzah menuturkan, persoalan ini perlu dipertimbangkan dan dipikirkan Presiden Joko Widodo.
Nasib delapan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 'menggantung' di DPR. Presiden Joko Widodo sudah meminta DPR untuk segera memproses delapan nama yang sudah diserahkan pansel KPK. Namun DPR justru mengindikasikan akan mengembalikan delapan capim) KPK kepada Panitia Seleksi. Alasannya, tidak ada satu pun yang mewakili unsur Kejaksaan.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan, proses penyeleksian terhadap delapan nama tersebut sesungguhnya sudah berjalan. Namun ada catatan yang tidak boleh diabadikan yakni ketiadaan unsur kejaksaan.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Gazalba Saleh ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
"KPK yang sekarang menjadi sangkar burung berlubang itu karena ada unsur jaksa yang hilang," ujar Fahri usai menyaksikan gelaran ketoprak bertajuk Bangun Majapahit di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (26/11) malam.
Menurutnya, ketiadaan unsur jaksa ini perlu mendapat perhatian pemerintah. Dia berdalih tujuannya agar KPK semakin kuat ke depannya. Tidak lagi keok saat praperadilan melawan tersangka koruptor.
"Saya kira layak dipertimbangkan dan saya kira itu layak dipikirkan secara matang oleh presiden. Kalau nanti ada praperadilan terus menerus kan rugi juga kita. Setiap kasus sudah naik ke proses ternyata dikalahkan dikalahkan," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap DPR segera memilih dan memutuskan calon pimpinan KPK yang telah diajukan pemerintah beberapa waktu lalu. Pernyataan ini disampaikan Jokowi menyusul penundaan proses uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK oleh Komisi III DPR.
Menurut Jokowi, pemerintah bertugas membentuk pansel untuk menjaring nama-nama yang layak menjadi calon pimpinan KPK. Dari berbagai tahap-tahap yang dilakukan, kata Jokowi, Pansel sudah menghasilkan nama-nama yang dianggap paling kredibel, untuk selanjutnya dikirim ke DPR.
"Ya ini tugas kita kan membentuk pansel, pansel kan sudah memilih kemudian juga kita sudah menyampaikan ke DPR. Ya tugas kita itu," jelas Jokowi.
"Dan saya mendengar bahwa memang komisi III sudah akan memutuskan. Itu saya dengar loh. Jangan tanya saya (Pleno Komisi III ditunda), tanya ke pleno sana. Ya sabar wong belum diputuskan. Kok sudah kalau," tutup Jokowi.
(mdk/noe)