Fahri Hamzah kritik pemerintah soal persiapan dan penempatan TKI
Ketidaksiapan pemerintah dalam mengurus alur kerja TKI ini memunculkan sejumlah persoalan. Mulai dari perdagangan manusia, hingga pemalsuan identitas agar bisa bekerja di negara lain.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik kinerja pemerintah dalam mengurus dan melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Pemerintah dinilai tidak memiliki konsep yang jelas dalam memfasilitasi persiapan, penempatan hingga pasca bekerja. Hampir 65 persen masalah yang dihadapi TKI adalah menyangkut persiapan (pra penempatan).
"Pemerintah ini masih bingung tidak punya konsep tentang bagaimana alur dari pra penempatan tenaga kerja pada saat tenaga kerja ditempatkan dan pasca penempatan. 65 persen dari persoalan itu adalah pra penempatan," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).
Ketidaksiapan pemerintah dalam mengurus alur kerja TKI ini memunculkan sejumlah persoalan. Mulai dari perdagangan manusia, hingga pemalsuan identitas agar bisa bekerja di negara lain.
"Di situ saya bilang awalnya perdagangan manusia itu, sampai kemudian orang sogok untuk menaikkan umurnya, keluar lah keterangan penduduk yang palsu umur 12 tahun dibilang 17 tahun ini di pra penempatan," terangnya.
Fahri menilai biasanya TKI-TKI yang kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerjanya karena tidak diberi pelatihan dan pemahaman terkait kehidupan di suatu negara oleh pemerintah.
"Orang tidak ditraining, tidak punya pengetahuan tentang hidup dengan orang lain di masyarakat orang lain yang berbeda dan seterusnya. Ini kan karena negara tidak memfasilitasi pra penempatan dengan baik," tegas Fahri.
"Seperti kritik Fahmi Idris dulu di Menaker seperti membuang garam di tengah laut orang kehilangan identitas karena dari awal identitas dipalsukan dan sengaja dipalsukan sehingga dicari di luar negara enggak ada," sambungnya.
Persoalan lain yang disoroti adalah jaminan kesejahteraan pasca buruh migran pasca bekerja di negara lain. Ketua Tim Pengawas TKI ini menegaskan pemerintah seharusnya memberikan asuransi kepada para buruh migran karena telah membantu menghasilkan devisa bagi negara.
"Orang kan setelah pulang mau jadi apa? Harusnya ada asuransinya, diakan menghasikan devisa. Kan harus sebagian uang yang dia hasilkan dipakai buat pensiun dia, setelah dia selesai dengan pengalamannya dia balik kampung bangun keluarganya," pungkasnya.
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.
-
Bagaimana Fahri Hamzah melihat proses bersatunya Jokowi dan Prabowo? "Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu," tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Siapa yang menurut Fahri Hamzah berperan penting dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan? Fahri pun menyebut relevansi langkah pemerintahan program kerja yang dicanangkan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran dalam melanjutkan upaya mendorong kemajuan negara.
-
Apa yang dipelajari Amir Hamzah saat di Surakarta? Di sana, Amir banyak sekali mempelajari perihal Sastra Timur dan bahasa, seperti Bahasa Jawa, Sanskerta, hingga Arab.
-
Mengapa Fahri Hamzah berpendapat bahwa Indonesia membutuhkan jalan tengah berupa rekonsiliasi dan persatuan nasional? Menurut Fahri Hamzah, Indonesia saat ini membutuhkan jalan tengah berupa rekonsiliasi dan persatuan nasional yang akan sangat menentukan sejarah bangsa kedepan.
-
Apa yang Ramzi lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Jadi saat ini perlu dipersiapkan. Pendaftaran sudah diterima, semua dokumen telah masuk. Terdapat beberapa masukan terkait pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati. Namun, masih ada beberapa dokumen yang belum lengkap. Ternyata ada beberapa berkas dari pengadilan negeri Jakarta Timur yang belum saya siapkan," jelas Ramzi.
Baca juga:
Fahri Hamzah soroti KPK sadap Patrialis selama 6 bulan
Takkan setop berkicau, Fahri sebut demokrasi harus ribut & cerewet
TKI di Hong Kong minta Fahri Hamzah dicopot dari Ketua Timwas TKI
TKI Hongkong laporkan Fahri Hamzah ke MKD soal kicauan babu
Fahri Hamzah: Donald Trump lakukan pelanggaran HAM