Fakta-Fakta di Balik Keputusan Pemerintah Hentikan Kegiatan FPI
Pemerintah menyampaikan secara resmi status hukum organisasi Front Pembela Islam (FPI). Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, secara de jure sejak 20 Juni 2019, FPI bukan lagi sebuah ormas. Hal itu juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 PUU11 Tahun 2013.
Pemerintah menyampaikan secara resmi status hukum organisasi Front Pembela Islam (FPI). Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, secara de jure sejak 20 Juni 2019, FPI bukan lagi sebuah ormas.
Hal itu juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 PUU11 Tahun 2013.
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Apa yang dilakukan Mahfud MD bersama Faisal Basri? Momen terakhirnya bersama almarhum adalah saat dirinya masih menjabat sebagai menko polhukam. Kala itu, Faisal Basri turut terlibat dalam tim ahli dari Satgas Anti Pencucian uang yang dibentuk pemerintah.
-
Apa yang diklaim oleh video tentang Mahfud MD dan DPR? Video tersebut mengandung narasi bahwa Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bersama DPR membongkar kebusukan hakim MK saat pelaksanaan Pilpres.
-
Kapan pertemuan antara Kepala BP2MI dan Menkopolhukam? Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3).
"Tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak memiliki legal standing sebagai ormas atau organisasi biasa," kata Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Rabu (30/12).
Mahfud menambahkan, dengan penyampaian ini, diharapkan aparat hingga pemerintah daerah menolak setiap kegiatan mengatasnamakan FPI. Imbauan ini berlaku mulai hari ini.
Berikut fakta-fakta di balik langkah pemerintah menghentikan segala kegiatan FPI.
UU dan SKB Menteri
Sejumlah alasan dijadikan pertimbangan pemerintah untuk menghentikan segala kegiatan yang dilakukan ormas FPI. Salah satunya mengacu pada UU dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 PUU11 Tahun 2013.
Pertimbangan lainnya, mengacu pada surat keputusan bersama sejumlah menteri. Yakni Mendagri, Menkum HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT tentang Larangan Kegiatan dan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.
Ada enam hal yang menjadi pertimbangan pemerintah.
FPI Masih Lakukan Tindak Pidana
Meski sudah bubar sebagai ormas, FPI dinilai masih melakukan tindakan yang melanggar ketertiban dan keamanan.
Hal itu juga masuk dalam enam poin pertimbangan surat keputusan bersama menteri membubarkan FPI.
Dijelaskan dalam poin keenam, anggota dan pengurus FPI kerap melakukan tindakan razia atau sweeping di masyarakat yang sesungguhnya merupakan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum.
Anggota FPI Terlibat Teroris
Fakta lain diungkap pemerintah soal keberadaan FPI. Yakni, sejumlah anggotanya terlibat tindak pidana terorisme.
Hal itu juga dijelaskan dalam enam poin surat keputusan bersama menteri. Sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 20 di antaranya telah dijatuhi pidana. Serta, 206 orang anggota dan atau pengurus FPI terlibat berbagai tindak pidana umum yang 100 di antaranya telah dijatuhi pidana.
Tidak hanya berkaitan dengan terorisme, anggota FPI juga disebut melakukan tindak pidana umum lainnya.
Larangan Penggunaan Simbol FPI
Dengan keputusan itu, pemerintah melarang adanya simbol-simbol berkaitan dengan FPI.
"Perlu menetapkan keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kapolri, Ka BNPT tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI," tegas Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej.
Mahfud juga menginstruksikan kepada kepada aparat pemerintah dan penegak hukum, jika ada organisasi mengatasnamakan FPI maka harus ditolak. Alasannya, tidak ada kekuatan hukum sebagai ormas.
"Itu dianggap tidak ada harus ditolak, terhitung hari ini," kata Mahfud.
(mdk/lia)