FAM GMNI Jatim minta tindak tegas pelaku penyalahgunaan Program PKH
Forum Alumni Muda Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (FAM GMNI) Jawa Timur meminta kepada pihak berwajib untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan Program Pendamping Keluarga Harapan (PKH) untuk kepentingan pilkada.
Forum Alumni Muda Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (FAM GMNI) Jawa Timur meminta kepada pihak berwajib untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan Program Pendamping Keluarga Harapan (PKH) untuk kepentingan pilkada.
Ketua FAM GMNI Jatim, Rangga Bisma Aditya, Rabu (25/4) mengatakan maraknya kasus penyalahgunaan Program Pemerintah dalam kontestasi Pilgub di Jawa Timur sudah tidak bisa ditolerir lagi. Beberapa pelanggaran penyalahgunaan program dari Kemensos RI ini terjadi di beberapa daerah.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
"Seperti yang sudah tersebar viral di media bahwa terjadi penyalahgunaan Program PKH dalam pemilihan Gubernur yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor 1 (khofifah-emil) di Lamongan, kami menyayangkan kasus tersebut bisa terjadi.
Bahkan dari tinjauan kami di lapangan, gerakan tersebut sangatlah terstruktur, masif, dan tersistematis," katanya.
Padahal, lanjut Bisma, jika dilihat program prioritas Presiden Jokowi dalam pengentasan kemiskinan memiliki tujuan mulia yaitu membantu warga masyarakat kurang mampu untuk bisa hidup lebih sejahtera. Janganlah tujuan mulia yang tertuang dalam Nawacita tersebut ditunggangi oleh nafsu kekuatan politik electoral semata.
Rangga Bisma Aditya, Ketua FAM GMNI Jatim ©2018 Merdeka.com
"Kami tegaskan sekali lagi kepada warga masyarakat bahwa Program PKH adalah program pemerintah, tidak ada sangkut pautnya dengan pilgub. Jika dipaksa memilih pasangan calon, jangan mau," ujarnya.
Bisma menambahkan, pihaknya memahami bahwa salah satu peserta Pilgub kali ini adalah mantan menteri sosial yang memiliki akses mengatur siapa pelaksana program PKH hingga ke tataran desa.
"Namun kami menegaskan bahwa kontestan Pilgub Jatim tersebut bukanlah menteri lagi. Jadi jangan lagi atur mengatur program pemerintah, biarkan program pemerintah jalan tanpa ada unsur politisir meskipun terkesan di permukaan bahwa kecurangan tersebut dilakukan oleh para oknum," ujar Bisma.
Bisma menambahkan untuk mengawal kejadian luar biasa tersebut, FAM GMNI siap melakukan penyisiran sampai ke desa-desa agar PKH tidak disalahgunakan utk kepentingan pilgub.
"Untuk masyarakat kami himbau jangan takut, jika nantinya menemukan pembagian Progran PKH dan ternyata dipolitisir untuk kepentingan pilgub. Rekam saja, foto saja dengan Handphone, sekali lagi jangan takut. Kami siap mengawal dan mendampingi hingga laporan tersebut ditindak oleh Panwaslu Kota/Kabupaten," ujar Bisma.
Baca juga:
Komisi VIII DPR minta Bawaslu turun tangan soal kasus PKH di Lamongan
Bagikan stiker paslon nomor satu, petugas PKH dilaporkan ke Panwaslu Lamongan
PDIP: PKH ditunggangi Pilkada, modus baru politik uang
Alumni Muda GMNI Sisir desa-desa mengawal Program PKH tidak dipolitisir
TMP : Penyalahgunaan PKH ini masif dan terstruktur, Bawaslu harus turun lapangan