Fatwa MUI nyatakan BPJS haram, ini komentar Wapres JK
Pemerintah akan mengkaji apa yang haram dari BPJS terkait fatwa MUI tersebut.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinikmati masyarakat saat ini tidak sesuai syariah alias haram. Indikatornya adalah sistem bunga yang diberlakukan. Oleh sebab itu, MUI mendorong pemerintah untuk membentuk BPJS Kesehatan syariah.
Terhadap persoalan ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku belum membaca fatwa tersebut. Namun, JK menilai, konsep hukum suatu produk dalam Islam sudah jelas.
"Saya belum baca, tapi yang jadi haram/halal itu jelas dalam agama Islam sederhana. Selama enggak haram dia halal," kata JK di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (29/7).
Oleh sebab itu, kata JK perlu kajian mendalam terkait hal-hal yang belum sesuai syariah. "Pertanyaannya apanya yang haram kita perlu kaji," tutur JK.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinikmati masyarakat saat ini tidak sesuai syariah alias haram. Ketua Bidang Fatwa MUI KH Ma'ruf Amin menyebutkan unsur yang menjadikan BPJS Kesehatan itu tak sesuai syariah adalah bunga.
"Ya menggunakan bunga, indikatornya bunga," kata Ma'ruf menjelaskan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah.
Ma'ruf menjawab solusinya harus segera dibuat BPJS Kesehatan yang syariah. "Harus dibuat yang syariah. Harus ada BPJS yang syariah, yang diloloskan (syarat-syaratnya) secara syariah," jelasnya.
Baca juga:
Presiden Jokowi suntik modal BPJS Kesehatan Rp 3,4 triliun
September 2015, pekerja pabrik rokok di Kudus daftar BPJS Kesehatan
JK minta pola pikir pemerintah tanggung biaya sakit rakyat diubah
Tolak aturan baru pencairan JHT, Buruh di Malang geruduk kantor BPJS
Setelah JHT, buruh kini masalahkan jaminan pensiun di BPJS
-
Kapan MUI mengeluarkan Fatwa tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina? Arif mengingatkan, November lalu, MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang ‘Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina’.
-
Siapa yang menurut Fatwa MUI berpotensi terjerumus akibat perayaan Hari Valentine? Hari Valentine dikhawatirkan menjerumuskan pemuda muslim kepada pergaulan bebas, seperti berhubungan intim atau seks sebelum menikah.
-
Siapa yang menyatakan bahwa fatwa MUI tentang dukungan terhadap Palestina berlaku wajib? Wakil Sekjen MUI Arif Fahrudin juga menegaskan bahwa fatwa MUI terkait dukungan perjuangan Palestina berlaku wajib untuk umat muslim di Indonesia.
-
Kenapa MUI menilai perayaan Hari Valentine hukumnya haram? Menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2017, memperingatkan umat Islam bahwa merayakan Hari Valentine setiap tanggal 14 Februari hukumnya haram. Hal ini berdasarkan kepada alasan berikut:Hari Valentine bukan termasuk dalam tradisi Islam. Hari Valentine dikhawatirkan menjerumuskan pemuda muslim kepada pergaulan bebas, seperti berhubungan intim atau seks sebelum menikah. Hari Valentine berpotensi membawa keburukan.
-
Kenapa pria muslim menjelaskan kepada pria bertato bahwa mentato itu haram? Jadi di dunia ini kita tahu bahwa kita tidak muncul begitu saja. Jadi kita di sini untuk mengakui pencipta kita.Untuk menjalani hidup kita dengan cara yang benar, tidak minum minuman keras, membunuh, menganiaya, dan melakukan hal-hal (buruk) tersebut, " jelasnya.
-
Siapa yang berwenang memberikan sertifikat halal MUI? Produk yang memenuhi kriteria-kriteria di atas akan diberikan sertifikat halal oleh LPH yang terpercaya.