Filipina sudah, giliran Indonesia tuan rumah Regional Marpolex
Untuk merumuskan detail dari rencana latihan Regional Marpolex 2017, penjaga laut dan pantai Filipina mengadakan perencanaan dan penandatanganan konferensi Regional Marpolex.
Sebagai salah satu implementasi dari Sulawesi Sea Oil, Indonesia akan menjadi tuan rumah Regional Marine Pollution Exercise (Maportlex) 2017.
"Untuk Marpolex 2017, Indonesia menjadi tuan rumah bergantian dengan Filipina," ujar Direktur KPLP Ditjen Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Viktor Vicky Subroto di Filipina, Kamis (29/9) kemarin.
Menurut Viktor, untuk merumuskan detail dari rencana latihan Regional Marpolex 2017, penjaga laut dan pantai Filipina mengadakan perencanaan dan penandatanganan konferensi Regional Marpolex.
"Dalam konferensi ini, delegasi Indonesia mempresentasikan rancangan umum rencana latihan Regional Marpolex dan peninjauan Sulawesi Sea Jaringan Rencana," katanya.
"Kami berharap di bawah Sulawesi Sea Jaringan Rencana diharapkan dapat lebih maju dan karenanya ke depan dapat mendukung ASEAN Regional Oil Spill Contingency Plan," ucapnya.
Adapun negara-negara anggota ASEAN dalam Kelompok ASEAN Maritime Transport Working telah membahas draft rencana darurat tumpahan minyak regional.
"Pemerintah Indonesia akan menyajikan draft rencana latihan dan saya mengundang untuk semua delegasi dapat memberikan beberapa komentar dan saran untuk menyelesaikan Latihan Rencana Regional Marpolex," tuturnya.
Di tempat terpisah Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), Tonny Budiono menyatakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mendukung pelaksanaan Marpolex setiap tahunnya.
"Marpolex ini sangat baik untuk melatih petugas KPLP dalam menangani masalah pencemaran laut yang terjadi karena tumpahan minyak. Hal ini selaras dengan slogan dari International Maritime Organization (IMO) yaitu safe, secure and efficient shipping on clean oceans," ujar Tonny.
Dalam kesempatan ini pula, Tonny juga menyampaikan selamat Hari Maritim Dunia 2016 yang jatuh tanggal 29 September 2016. Menurutnya, Indonesia, sebagai negara maritim terbesar di dunia, turut merayakan hari maritim sedunia.
"Dengan tema Shipping: indispensable to the world, Indonesia meyakini bahwa pelayaran merupakan tulang punggung perekonomian dunia dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," tutupnya.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Kenapa Kementan menyalurkan bantuan? Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Papua, Martina Lestari mengatakan bahwa bantuan pangan ini merupakan instruksi dan perintah langsung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) yang menginginkan kondisi Puncak Papua segera pulih pasca diterjang cuaca ekstrem.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.