FITRA minta Jokowi optimalkan SDA ketimbang naikkan tarif STNK
Sekjen FITRA Yenny Sucipto mengaku telah melakukan riset bahwa potensi kehilangan pendapatan dari sektor kehutanan saja mencapai Rp 30.33 triliun.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) seperti perikanan dan kehutanan ketimbang mengambil pendapatan pengurusan surat kendaraan bermotor dengan menaikan tarif. Sekjen FITRA Yenny Sucipto mengaku telah melakukan riset bahwa potensi kehilangan pendapatan dari sektor kehutanan saja mencapai Rp 30.33 triliun.
"Ada sektor yang lain, sektor kehutanan, lebih tinggi dibandingkan PNBP kendaraan, PNBP kendaraan diprediksi Rp 1,7 triliun tapi di kehutanan kami mepunyai hasil riset, ada potensi kehilangan Rp 30,33 triliun," kata Yenny di Seknas FITRA, Mampang, Jakarta, Kamis (5/1).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Mengapa harga beras di Jakarta naik? Harga beras kualitas premium mengalami kenaikan menjadi Rp16.700 per kilogram dari kemarin Rp16.570.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
Yenny meminta agar pemerintah menjelaskan grand desain dan cetak biru dari penerapan aturan tersebut. Langkah ini diperlukan agar publik percaya tidak ada permainan dalam keluarnya aturan kenaikan itu.
"Ada perikanan dan kehutanan sampai dimana road map sejauh mana pemerintah mendorong tata kelola PNPB dalam hal ini. Ada yang bisa dilakukan treatment-treatment itu dari pemerintah. Nah itu kemudian desain dari PP itu yang kita tagih untuk kemudian meningkatkan kepercayaan publik terhadap PP tersebut," jelasnya.
FITRA menduga ada sikap saling lempar tanggungjawab terkait keluarnya PP ini. Pasalnya Kementerian Keuangan merasa tidak mengeluarkan aturan ini, demikian pula dengan pihak kepolisian.
"Kemudian mengenai perosalan PP ini saling lempar, saling nuding. Kemenkeu tidak mengeluarkan, kepolisian juga tidak mengeluarkan. Padahal kepolisian diberikan kewenangan untuk mengelola PNBP ini. Dalam hal ini yang tadi saya sampaikan adalah adanya komunikasi yang rapi di internal pemerintah dalam hal ini," ujar Yenny.
Baca juga:
Organda Tanjung Perak tuding ada 'pelicin' saat urus surat kendaraan
Takut kena dampak kenaikan tarif, warga Medan serbu kantor Samsat
Tarif urus BPKB naik, bukti pemerintah kalap cari sumber pendapatan
FITRA duga pejabat elite cari untung naiknya tarif surat kendaraan
Jelang tarif STNK diberlakukan, warga Bandung serbu kantor Samsat