Formappi Nilai DPR 2019-2024 Jadi Tukang Stempel Pemerintah
Formappi heran dengan sikap DPR yang menyalahkan pemerintah atas penilaian buruk kinerja legislasi. Sementara RUU Prioritas yang berhasil disahkan dalam dua tahun ini adalah usul pemerintah.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai DPR RI periode 2019-2024 hanya menjadi tukang stempel pemerintah. Dasarnya, sejak tahun 2020 dari lima RUU Prioritas yang diselesaikan, empat di antaranya merupakan usulan pemerintah.
"Klaim sebagian elemen masyarakat bahwa DPR sekedar menjadi 'tukang stempel' Pemerintah mungkin ada benarnya," ujar Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma dalam rilis Evaluasi Kinerja DPR secara daring, Kamis (28/10).
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang terjadi pada aplikasi Sirekap KPU di dapil DKI Jakarta II? “Dalam hitungan tersebut terdapat penggelembungan jumlah perolehan suara yang bila dijumlahkan melebihi jumlah DPT DKI Jakarta II,” kata Kiki, Minggu (18/2).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
Formappi heran dengan sikap DPR yang menyalahkan pemerintah atas penilaian buruk kinerja legislasi. Sementara RUU Prioritas yang berhasil disahkan dalam dua tahun ini adalah usul pemerintah.
Lantas, muncul pertanyaan yang harus ditujukan kepada DPR. Apakah tidak ada satupun RUU usulan DPR yang mendesak diselesaikan. Atau sebagai pengusul RUU, DPR tidak berdaya dan memilih menyenangkan pemerintah dengan mendahulukan RUU usulan pemerintah.
"Apakah RUU usulan Pemerintah memang dianggap paling mendesak dibandingkan dengan RUU usulan DPR sendiri? Atau apakah DPR sebegitu 'tak berdayanya' di hadapan Pemerintah sehingga memilih menyenangkan Pemerintah dengan mendahulukan RUU-RUU dari Pemerintah ketimbang dari DPR sendiri?" ujar Leo.
"Cepatnya penuntasan kelima RUU itu juga bisa mengonfirmasi relasi timpang antara DPR dan Pemerintah," sambungnya.
Kinerja legislasi DPR RI masa sidang I tahun sidang 2021-2022 dinilai Formappi menorehkan angka merah. Hanya satu RUU Prioritas yang diselesaikan yaitu RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sementara, DPR menyelesaikan 4 RUU Kumulatif Terbuka.
Rendahnya produktivitas legislasi DPR RI malah ditambah dengan langkah 'gila' menambah empat RUU baru dalam Prolegnas Prioritas 2021. Yaitu RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, revisi UU ITE, dan RUU BPK.
"Rendahnya produktivitas bidang legislasi DPR tersebut ditingkahi dengan keputusan 'gila' dengan menambah 4 RUU baru dalam Daftar Prioritas 2021," kata Leo.
Sementara itu, menurut Formappi, RUU yang penting untuk dibahas juga belum diselesaikan parlemen. Yaitu RUU Penanggulangan Bencana dan RUU Perlindungan Data Pribadi. DPR dinilai memiliki kepedulian rendah terhadap persoalan yang nyata di masyarakat.
"Penanggulangan bencana mestinya sesuatu yang mendesak mengingat potensi terjadinya bencana alam yang selalu datang secara tiba-tiba. Demikian juga dengan RUU Perlindungan Data Pribadi yang sudah sekian lama ditunggu kehadirannya di tengah tuntutan situasi berupa banyaknya data pribadi yang bocor juga tak pernah menjadi pertimbangan istimewa yang mendorong munculnya kompromi untuk memilih solusi paling netral atas pandangan atau sikap berbeda-beda antar fraksi dan pemerintah terkait lembaga khusus untuk mengawasi data pribadi," ujar Leo.
Baca juga:
Anggota DPR Dipolisikan Atas Dugaan Kasus Pencabulan Anak
Respons MKD soal Anggota DPR Dipolisikan Kasus Pencabulan
DPR: Semua Vaksin Aman Bila Kantongi Izin Darurat BPOM, Termasuk Zifivax
DPR Desak Pemerintah Cari Jalan Keluar Selamatkan Garuda Indonesia
DPR sebut Penurunan Harga PCR Belum Selesaikan Masalah Syarat Naik Pesawat
LRT Tabrakan Saat Uji Coba, DPR Harap Hasil Kajian KNKT Jadi Perbaikan