Pengawalan ini mereka lakukan agar keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan Nomor 70 Tahun 2024 tentang ambang batas pencalonan di Pilkada Serentak 2024 tidak dianulir lembaga tersebut. Foto: Liputan6.com / Herman Zakharia
Dari pantauan lapangan terlihat di depan Gedung MK, rombongan massa aksi sudah berkumpul untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Foto: Liputan6.com / Herman Zakharia
Mereka pun menegaskan kejadian ini merupakan suatu tragedi pembegalan terhadap lembaga hukum tertinggi Indonesia oleh DPR RI. Foto: Liputan6.com / Herman Zakharia
Dari sumber undangan yang tercatat, mereka yang hadir dalam demo ini terdiri dari para guru besar, akademisi, aktivis demokrasi hingga aktivis 98.
Seperti Wanda Hamidah, Usman Hamid, Goenawan Muhammad, Said Didu dan Ray Rangkuti yang merupakan nama-nama yang cukup terkenal hadir dalam aksi tersebut. Foto: Liputan6.com / Herman Zakharia
Seorang orator menyampaikan suaranya, mereka mengungkapkan keprihatinan pemerintahan di Indonesia yang sedang dalam keadaan darurat demokrasi ini. Foto: Liputan6.com / Herman Zakharia
“Dalam tiga hari ini tensi politik Indonesia sangat memprihatinkan, tragedi konstitusional sesungguhnya sedang terjadi. Putusan MK vs Revisi UU oleh DPR telah menjadi problem konstitusional yang serius,” teriak orator di lokasi. Foto: Liputan6.com / Herman Zakharia
“Ada semacam pembegalan terhadap demokrasi dan pelanggaran terhadap konstitusi. Demokrasi Indonesia telah bangkrut,” tukasnya. Foto: Liputan6.com / Herman Zakharia
Aktivis menyerukan kepada para pemilih untuk mencermati visi misi, gagasan, serta rekam jejak para capres-cawapres, partai politik, dan calon legislatif.
Massa buruh yang menggelar aksi May Day di Bundaran HI juga membawa 'tikus raksasa' berdasi yang membawa buku hitam bertuliskan "Omnibus Law UU Cipta Kerja".
Selama beraksi, Maria memakai kaos hitam bergambar wajah anaknya. Ia bergabung dalam aksi unjuk rasa bertajuk "Jumat Melawan Geruduk Mahkamah Konstitusi".
Mereka memprotes atas pencurian dan penggelembungan suara yang diduga dilakukan rekan satu partai di dapilnya yaitu Daerah Pemilihan 8 Provinsi DKI Jakarta.
Mereka mendesak PWI untuk segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengembalikan marwah organisasi tersebut dari pertikaian yang berkepanjangan.