Dia dinyatakan bersalah karena terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
FOTO: Reaksi Wajah Rafael Alun Trisambodo yang Tertunduk Lesu Usai Divonis Hakim 14 Tahun Penjara
Terdakwa Rafael Alun Trisambodo kembali mengikuti sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024) setelah sebelumnya dibatalkan hakim karena ada berkas yang belum lengkap
Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dinyatakan bersalah karena menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Rafael divonis 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.
Terdakwa Rafael Alun Trisambodo sempat tertunduk lesu usai hakim membacakan vonis hukuman 14 tahun penjara.
Advertisement
Rafael juga sempat menyalami sejumlah penasehat hukumnya usai sidang vonis digelar.
Selain itu, ada beberapa hal yang meringankan dan yang memberatkan hukuman terdakwa tersebut.
Untuk hal yang meringankan hakim mengungkap masa kerja Rafael Alun yang sudah mengabdi sebagai PNS selama 30 tahun, memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.
Advertisement
sementara untuk hal yang memberatkan hakim mengatakan Rafael tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, TPPU hingga segala bentuk gratifikasi.
Atas perbuatannya, Rafael melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1a dan c UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Majelis hakim dijadwalkan membacakan vonis terhadap Rafael Alun Trisambodo dalam perkara gratifikasi dan TPPU di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).
Majelis hakim dijadwalkan membacakan vonis terhadap Rafael Alun Trisambodo dalam perkara gratifikasi dan TPPU di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).
Kementerian HAM, yang semula bergabung dengan Kementerian Hukum, kini berdiri sendiri sehingga anggaran kebutuhan untuk gaji dan tunjangan pegawai bertambah.