Majelis hakim telah menyatakan dakwaan jaksa soal pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak terbukti.
Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti bersama tim pengacara merayakan kebahagiannya usai majelis hakim memukul palu vonis bebas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Senin (08/01/2023).
Haris dan Fatia divonis bebas dalam kasus 'Lord Luhut'.
Majelis hakim telah menyatakan dakwaan jaksa soal pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak terbukti.
Hakim menilai mereka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercatat pada Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 UU ITE jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama.
Pada awalnya perkara ini muncul dari kegiatan diskusi aktivis HAM Haris dan Fatia di akun video YouTube milik Haris dengan judul "Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam"
Dari kaca mata hakim menilai bahwa dalam video itu tidak ada unsur penghinaan dalam kegiatan bincang-bincang yang diunggah di akun YouTube milik Haris tersebut.
Para pendukung Haris dan Fatia tampak bersorak-sorai usai majelis hakim memvonis bebas kedua aktivis HAM tersebut di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1/2024).
Para pendukung Haris dan Fatia membentangkan poster usai majelis hakim memvonis bebas kedua aktivis HAM tersebut di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1/2024).
Sebuah spanduk dibentangkan pendukung Haris-Fatia usai majelis hakim memvonis bebas kedua aktivis HAM tersebut di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1/2024).
KontraS angkat bicara terkait putusan bebas terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam perkara dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.
Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjalani pemeriksaan dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin
Konten itu, lanjut Fatia juga demi menguji keterbukaan negara ihwal dugaan keterlibatan bisnis ekstraktif yang dianggap berdampak pada situasi HAM di sana.
