Gubernur DKI Anies akui ada kontrak politik dengan para buruh

Anies meminta semuanya untuk bersabar karena pemerintahnya baru berjalan dua minggu, dan ia meminta waktu untuk menunaikan semua janji-janjinya.

2017-11-10 20:27:06

Upah Buruh

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui terdapat kontrak politik bersama para buruh salah satunya terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2018 yang lebih tinggi dari yang ditentukan dalam PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Anies mengatakan semua janji yang tertuang dalam kontrak politik pasti akan ditepati.

"Iya ada (kontrak politik)," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11).

Namun dia meminta semuanya untuk bersabar karena pemerintahnya baru berjalan dua minggu, dan ia meminta waktu untuk menunaikan semua janji-janjinya.

"Ada yang harus dikerjakan bulan ini, ada yang harus dikerjakan bulan depan, jadi semuanya perlu waktu untuk pelaksanaan, karena itu beri kita waktu, nanti akan kita tunaikan," kata Anies.

Sebelumnya, para buruh yang tergabung dalam serikat buruh Indonesia melakukan aksi demo sebagai bentuk kekecewaan terkait penetapan UMP 2018, para buruh menyebut Gubernur Anies Baswedan telah mengingkari janji politik pada masa kampanyenya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal menunjukkan kontrak politik tertulis di hadapan massa aksi. Ia menuturkan bahwa Anies berjanji tidak akan menggunakan PP 78 untuk penetapan UMP. Lantas, massa menjadi panas setelah orator berujar meminta cabut mandat Anies-Sandi hari ini juga.

"Kita mulai dari Balai Kota ini kita nyatakan cabut mandat Anies-Sandi, gubernur pembohong," ujar Said saat berorasi.

Berikut 10 butir kontrak politik yang dibuat Anies-Sandiaga bersama para buruh :

Satu. Menetapkan upah minimum DKI Jakarta lebih tinggi dari yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, melalui mekanisme Dewan Pengupahan, serta menetapkan upah sektoral, struktur dan skala upah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Dua. Menghentikan sistem kerja outsourcing, kerja kontrak dan pemagangan buruh di DKI Jakarta sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, dan tidak sesuai dengan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2013, yang membatasi outsourcing hanya untuk lima jenis pekerjaan saja;

Tiga. Subsidi kepemilikan tempat tinggal murah di DKI Jakarta (Rusunami) untuk buruh yang bekerja dan berdomisili resmi di wilayah DKI Jakarta dengan DP 0 rupiah.

Empat. Menyediakan transportasi publik terjangkau dan bersubsidi untuk buruh termasuk di kawasan-kawasan industri.

Lima. Mengupayakan penerapan semacam sistem jaminan sosial bagi buruh korban PHK, serta mewajibkan perusahaan-perusahaan di wilayah DKI Jakarta untuk memprioritaskan wearga resmi DKI Jakarta untuk mengisi lowongan kerja di perusahaan bersangkutan, termasuk mempertahankan pekerja PPSU yang sekarang ada, dan meningkatkan kesejahteraannya;

Enam. Pendidikan gratis hingga tingkat SMA/sederajat, beasiswa perguruan tinggi (KMJU), KJP Plus bagi buruh dan keluarganya yang merupakan warga resmi DKI Jakarta.

Tujuh. Tolak reklamasi teluk Jakarta dan penggusuran dengan cara-cara yang tidak manusiawi di DKI Jakarta;

Delapan. Angkat guru dan tenaga pendukung honorer sekolah-sekolah negeri di wilayah DKI Jakarta menjadi Aparatur Sipil Negara, serta tingkatkan upah dan tunjangan guru swasta (PAUD, Madrasah, dan Yayasan) setara UMP bagi yang memenuhi syarat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sembilan. Mengupayakan penerapan semacam sistem jaminan sosial kesehatan yang meliputi jaminan kesehatan gratis, KJS Plus untuk buruh dan keluarganya dan mewajibkan seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk memiliki program jaminan pensiun, dan;

Sepuluh. Mengusahakan koperasi-koperasi buruh untuk menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta dalam membantu kesejahteraan buruh DKI Jakarta, serta memberi peluang bagi buruh untuk berpartisipasi dalam program OK OCE.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/ded)

Anies Soroti Putusan MK: Ada Calon Diinginkan Publik Tadinya Ditutup Sekarang Terbuka

Anies menyebut ada di sejumlah daerah yang pada akhirnya tidak memanfaatkan keputusan MK tersebut.