Gubernur Papua Bentuk Tim Kuasa Hukum untuk Perubahan UU Otsus
Tim ini dipimpin Saor Siagian, serta dua anggota yaitu Stefanus Roy Rening dan Usman Hamid. Tim akan merekrut badan pekerja yang diambil dari para ahli dan orang-orang yang berintegritas.
Gubernur Papua, Lukas Enembe membentuk tim hukum dan advokasi untuk keadilan, demokrasi, dan HAM di tanah Papua. Pembentukan tim ini dalam rangka melakukan advokasi hukum dan kebijakan berkaitan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.
Tim ini dipimpin Saor Siagian, serta dua anggota yaitu Stefanus Roy Rening dan Usman Hamid. Tim akan merekrut badan pekerja yang diambil dari para ahli dan orang-orang yang berintegritas.
-
Apa yang ditemukan di Papua yang viral di TikTok? Viral di TikTok Ditemukan di Papua Penemuan tank yang terpendam di dalam tanah ini diketahui berlokasi di Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Indonesia.
-
Siapa yang memimpin Operasi Naga di Papua? Artinya Benny yang masih berpangkat kapten akan memimpin operasi tersebut.
-
Kenapa situasi baku tembak di Papua semakin memanas? Anggota Brimob dan TNI pun kerap terlibat baku tembak dengan para teroris di Papua yang semakin lama mulai berani menyerang TNI dan Polri yang berjaga di sana.
-
Kodok baru apa yang ditemukan di Papua Barat? Spesies baru itu dikenali berbeda berdasarkan ukuran, warna, bentuk tubuh, dan garis-garis di tangannya.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Apa itu tradisi bakar batu di Papua? Bakar batu adalah ritual memasak bersama dengan menggunakan batu-batu panas yang ditata di tanah sebagai pengganti kompor.
Ketua tim keadilan, demokrasi, dan HAM di tanah Papua, Saor Siagian mengatakan, pihaknya prihatin adanya tekanan maupun ancaman kriminalisasi dari pejabat tertentu terhadap Lukas.
“Kami akan mendorong adanya perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Ini negara hukum dan demokrasi, tak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan institusi apa pun,“ katanya di Kantor Kominfo Provinsi Papua, Jayapura, Jumat (25/2).
Sementara itu, Roy Rening menjelaskan, tim ini diberi kuasa untuk melakukan pendampingan hukum. Serta pemberian keterangan atau klarifikasi pada setiap instansi yang terkait dengan masalah hukum maupun politik hukum di Papua, terutama dalam kerangka kebijakan Otsus dan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP).
“Tidak tertutup kemungkinan tim ini juga menempuh langkah advokasi hukum litigasi dan non-litigasi,” tutupnya.
Baca juga:
Peneliti BRIN: Pembangunan Papua Sudah Terintegrasi dengan UU Otsus
Tokoh Papua Minta Dana PON XX dan Otsus Diaudit
Kemenkeu Dorong Percepatan Pembangunan Papua Lewat Pengelolaan Dana Otsus
Kemenkeu Tingkatkan Alokasi Dana Otsus Papua Menjadi 2,25 Persen
Komisi II Ingatkan Pemerintah RPP Otsus Papua Diambang Jatuh Tempo
Wapres Sebut Dua RPP Soal Otsus Papua Hampir Final