Gubernur Sulsel Anulir 40 SK di Masa Wali Kota Makassar Danny Pomanto
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menganulir 40 Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan di masa pemerintahan Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto saat menjabat Wali Kota Makassar. Dampaknya, lebih dari 1.200 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tadinya dimutasi, kini 'terparkir'.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menganulir 40 Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan di masa pemerintahan Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto saat menjabat Wali Kota Makassar. Dampaknya, lebih dari 1.200 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tadinya dimutasi, kini 'terparkir'.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah saat menuturkan, langkah menganulir 40 SK tersebut atas arahan Mendagri. Dia mengaku hanya meneruskan arahan tersebut.
-
Apa saja wisata alam yang bisa ditemukan di Makassar? Di antaranya yakni wisata berbasis alam berupa pantai, taman nasional, pulau, hingga deretan pegunungan yang membentang begitu indah.
-
Bagaimana polisi menangani kasus narkoba di Makassar? Doli mengaku, menjelang tahun baru 2024 pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap lokasi atau titik rawan peredaran narkotika di Makassar."Tentunya kita sudah mulai melaksanakan operasi dan gencar-gencar kita gelar razia di tempat-tempat yang sudah kita mapping di Makassar raya, dan di tempat hiburan juga kita gelar jelang tahun baru," terang Doli.
-
Bagaimana cara PNM menanam mangrove di Makassar? Lokasi penanaman pohon mangrove tepatnya dilakukan di pesisir Pantai Untia Makassar dan Desa Sungai Bakau Kelurahan Kurau Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
-
Apa saja jenis narkoba yang disita di Makassar? Barang bukti yang disita pada 2022 sebanyak 9,8 Kg, lalu meningkat tajam di tahun ini. Sedangkan tahun 2023 ini ada peningkatan barang bukti narkoba jenis sabu hingga 50,3 kilogram (Kg), ya (masuk zona merah) kota Makassar," sebutnya, .
-
Siapa saja yang membacakan deklarasi Pemilu damai di Makassar? Adapun, nama-nama pengurus yang membacakan deklarasi:- Rektor Universitas Hasanuddin (Prof Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc)- Rektor Universitas Negeri Surabaya/Ketua (Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.)- Rektor Universitas Negeri Mataram (Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo)- Rektor Universitas Negeri Jakarta (Prof. Dr. Komarudin, M.Si)- Rektor Universitas Terbuka (Prof. Dr. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D) - Rektor Universitas Wahid Hasyim (Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, MA)- Rektor Universitas Teknorat Indonesia (Dr. H.M. Nasrullah Yusuf, S.E. M.B.A)- Rektor Universitas Lambung Mangkurat (Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si)- Rektor Universitas Borneo (Prof. Dr. Adri Patton, M.Sii)- Rektor Politeknik Negeri Media Kreatif (Dr. Tipri Rose Kartika)- Rektor Universitas Negeri Gorontalo (Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd)- Rektor Universitas Balikpapan (Dr. Ir. M. Isradi Zainal, M.T., M.H., M.M., DESS., M.K.K.K., IPU)
-
Makanan khas Makassar apa yang paling ikonik? Coto Makassar adalah makanan yang paling ikonik dari kota ini.
"Iya, setelah Kemendagri lakukan evaluasi, menurunkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dan rekomendasi KASN adalah segera mengusulkan. Lalu kita lakukan evaluasi dan menyampaikan siapa-siapa yang dimutasi, siapa-siapa yang dinonjobkan itu," kata jelas Nurdin Abdullah saat ditemui awak media di kantor Gubernur Sulsel, Rabu, (17/7).
Dia menjelaskan alasan menganulir 40 SK itu karena tidak ada izin dari Mendagri. "Harusnya minta izin Mendagri dong kalau mau melakukan mutasi sebelum 6 bulan berakhir masa jabatan," katanya.
Disinggung nasib ASN yang dibatalkan mutasinya, Nurdin Abdullah tidak memberi jawaban tegas.
Terpisah, asisten komisioner KASN Sumardi mengatakan, dianulirnya 40 SK itu bukan hanya rekomendasi KASN saja tapi hasil dari tim terpadu. Meliputi unsur Kemendagri, KASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPan. Tim terpadu ini dibentuk untuk meninjau ulang pelaksanaan rotasi di Pemkot Makassar. Tim merekomendasikan 40 SK itu dianulir.
"Hanya saya, pemutasian, pemberhentian itu ada yang tidak sesuai prosedur karena tanpa sebab musabab, tanpa argumentasi. Akhirya SK itu harus ditinjau ulang jangan sampai orang seenaknya memindahkan tanpa prosedur," ucap Sumardi.
Baca juga:
Anak Perusahaan Lippo Akhirnya Serahkan Stadion Borombong ke Pemprov Sulsel
Usut Korupsi Pembangunan Pasar Rp3,7 M, Polisi Geledah Kantor Bupati Jeneponto
Jafar Umar Thalib dan Enam Santrinya Divonis 5 dan 6 Bulan Penjara
Sidang Pansus Angket, BKN Nilai SK Pengangkatan Pejabat Pemprov Sulsel Cacat Hukum
Gelembungkan Suara Caleg Golkar DPRD Sulsel, Operator KPU Mengaku Terima Uang