Hari Ini MA Lantik Nyoman Adhi Suryadnyana Jadi Anggota BPK
Nyoman terpilih di antara 15 calon anggota BPK yang mengikuti seleksi di DPR.
Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin hari ini akan melantik Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Sobandi menjelaskan Nyoman Adhi akan dilantik sekitar pukul 12.30 WIB di kantor MA.
"Iya betul, jam 12.30 WIB," kata Sobandi yang dihubungi merdeka.com, Rabu (3/11).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Dimana penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 dilaksanakan? Penghargaan diterima langsung Gus Ipul dan Mas Adi pada momen penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 di auditorium kantor BPK RI perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Kamis (2/5).
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kapan Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
Pada 9 September 2021, Komisi XI DPR RI memutuskan memilih Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
"Total 56 suara. Dengan demikian calon anggota Badan Pemeriksaan Keuangan terpilih yakni adalah Nyoman Adhi Adhi Suryadnyana," kata Ketua Komisi XI Dito Ganinduto dalam rapat di ruang Komisi XI, gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/9).
Nyoman terpilih di antara 15 calon anggota BPK yang mengikuti seleksi di DPR. Nyoman kemudian disahkan melalui rapat paripurna untuk kemudian diserahkan ke Presiden Jokowi untuk dilantik.
"Dan ini akan diproses seusai mekanisme seperti yang sudah ditentukan," jelasnya.
Nama Nyoman Adhi Suryadnyana sempat menjadi sorotan. Dia dianggap tidak memenuhi persyaratan sesuai Pasal 13 huruf J UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK RI, yakni ketentuan syarat minimum dua tahun tidak menjabat sebagai pegawai di lingkungan pengelola keuangan negara.
Pasalnya, pada 3 Oktober 2017 sampai 20 Desember 2019 Nyoman dinyatakan masih menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III). Aturan dua tahun minimal itu banyak dianggap publik tidak terpenuhi.
Baca juga:
BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Insentif 8.962 Tenaga Kesehatan
Pengamat Nilai Pelantikan Anggota BPK Harus Tunggu Putusan PTUN
FITRA Dorong BPK Audit Rapat DPRD DKI Bahas APBD di Bogor
Mantan Bupati Faida Tunggak Utang Rp428 Juta, Pemkab Jember Didesak Tagih
DPR Sahkan Nyoman Adhi Suryadnyana Sebagai Anggota BPK Terpilih