Heboh Karung Beras Bantuan Pemerintah Pusat Dicap Foto Bupati Jember

Dalam sidak tersebut, pimpinan DPRD Jember menemukan ratusan karung beras yang diberikan gambar foto bupati Jember, dr Faida. Padahal beras tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat, bukan dari Pemkab Jember.

2020-04-30 06:45:32

Sejak dua hari terakhir, warga Jember ramai dengan kabar penempelan foto bupati Jember, dr Faida di sejumlah bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu warga yang terdampak Covid-19. Foto bantuan beras dengan gambar Bupati Jember, dr Faida, ramai diperbincangkan di media sosial.

Hal itu kemudian memantik DPRD Jember untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan klarifikasi ke gudang Bulog. Dalam sidak tersebut, pimpinan DPRD Jember menemukan ratusan karung beras yang diberikan gambar foto bupati Jember, dr Faida. Padahal beras tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat, bukan dari Pemkab Jember.

"Dari total 50,3 ton beras Bulog, yang tersisa tinggal sekitar 3 ton di Gudang Bulog yang ada di Desa Pecoro. Semuanya ada gambar Bupati Faida," ujar Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi saat dikonfirmasi pada Rabu (30/04) malam, usai sidak.

Bupati Jember, dr Faida diketahui akan kembali maju dalam Pilkada Jember yang seharusnya digelar pada pertengahan tahun ini, namun diundur karena pandemi Covid-19. Berpasangan dengan pengusaha kontraktor, Dwi Arya Nugraha Oktavianto alias Mas Vian, Faida maju dari jalur independen.

Tak pelak, temuan gambar Faida di bantuan dari pemerintah pusat ini menjadi sorotan serius. "Sudah 46 ton yang terdistribusi ke masyarakat. Sisa beras sebanyak sekitar 3 ton ini kami minta agar dikemas ulang oleh Bulog, pakai karung Bulog. Agar tidak ada kapitalisasi politik di atas bencana penderitaan masyarakat," tegas Itqon.

Foto bupati Jember tertempel dengan jelas bersama wakilnya, melalui sablonan cat. Di bawahnya tertulis, kalimat 'Untuk Bantuan Penanganan Covid-19 Tahun 2020. GRATIS'. Karung beras tersebut berukuran 50 kg.

Kepala Perum Bulog Cabang Jember, Jamaludin saat dikonfirmasi terpisah mengaku, penempelan gambar bupati tersebut murni dilakukan oleh Pemkab Jember. Pihaknya sebenarnya sudah menyiapkan kemasan sendiri, namun tidak digunakan oleh Pemkab Jember.

"Ya ada sih, di gudang, tidak terpakai. Kita tidak ikut campur untuk kemasan, itu kewenangannya bupati untuk penyampaian ke masyarakat. Kita hanya serah terima ke bupati," ujar Jamaludin saat dikonfirmasi terpisah.

Bulog Sebut Kemasan Permintaan Pemkab Jember

Pihak Bulog mengaku tidak tahu perihal anggapan politis dari bantuan tersebut. Sesuai peraturan Menteri Sosial, seluruh kabupaten/kota mendapatkan jatah bantuan beras sebanyak 100 ton pertahun, jika terjadi kondisi bencana alam/non-alam seperti pandemik Covid-19 saat ini.

"Tidak hanya Jember yang dapat, semua kabupaten/kota di Indonesia. Dari kuota itu, Jember mendapat 99,8 ton," papar pria asal Jakarta ini.

Dari jumlah tersebut, Bulog sudah menyerahkan sebanyak 50 ton lebih pada tahap pertama, yang sebagian besar sudah disalurkan ke masyarakat. Beras yang disediakan Perum Bulog tersebut merupakan beras kualitas jenis medium.

"Kita hanya menyediakan saja, atas permintaan Pemkab Jember berdasarkan data nama dan alamat penerima bantuan," terang Jamaludin.

Pendistribusian beras tersebut dilakukan oleh Pemkab Jember. "Cuma karena Pemkab tidak punya gudang, jadi dititipkan ke kami. Kita cuma membantu (tempat) saja. Pengepakan oleh mereka," papar Jamaludin.

Permintaan agar dilakukan penggantian kemasan dengan kemasan bergambar foto bupati, menurut Bulog dilakukan pemkab lewat surat resmi. Terkait anggapan politis, Bulog mempersilakan awak media untuk bertanya ke Pemkab Jember.

"Sebenarnya ini bukan kewajiban Bulog tetapi kita membantu untuk keperluan masyarakat saja. Mereka minta tolong lewat surat ke kami. Tidak mungkin kami tidak membantu. (Soal politisasi ) sebaiknya tanya ke bupatinya, kita tidak sampai ke sana kewenangannya. Kami hanya membantu untuk mempercepat distribusi," pungkas Jamaludin.

Pihak Pemkab Jember maupun bupati belum bisa dimintai klarifikasi terkait temuan tersebut. Merdeka.com masih berupaya meminta tanggapan dari bupati dan Pemkab Jember.

(mdk/eko)