Hidayat Nur Wahid: Dana Rp140 M Lebih Baik Renovasi Sekolah daripada Mobil Menteri
"Bila dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan dan memajukan rakyat, apalagi program Pak Jokowi katanya menghadirkan SDM unggul itu memerlukan advokasi di antaranya anggaran beasiswa misalnya," kata HNW.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyoroti wacana mobil baru beranggaran Rp140 miliar untuk jajaran kementerian Presiden Joko Widodo. Menurutnya, hal tersebut harus dikritisi, khususnya Komisi XI DPR RI, karena mobil yang dipergunakan saat ini masih memadai.
"Bila dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan dan memajukan rakyat, apalagi program Pak Jokowi katanya menghadirkan SDM unggul itu memerlukan advokasi di antaranya anggaran beasiswa misalnya," kata pria akrab disapa HNW di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
-
Siapa yang dijuluki 'Raja Mobil Indonesia'? Karena memiliki banyak keagenan mobil lah, Hasjim Ning dijuluki 'Raja Mobil Indonesia'.
-
Kapan Mohammad Nazir Datuk Pamoentjak wafat? Ia wafat di Bern, Swiss pada tanggal 10 Juli 1965 di usianya yang sudah 68 tahun.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Kapan Mohammad Natsir menjabat sebagai Perdana Menteri? Mohammad Natsir Menjabat Menteri Penerangan dan Perdana Menteri Republik Indonesia Berbagai jabatan bergengsi yang dipegangnya tak membuat Natsir kaya raya. Hidupnya sederhana.
-
Apa keputusan yang diambil oleh MKMK terkait jabatan Hakim Arief Hidayat di PA GMNI? "Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," ujar Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna dalam amar putusannya, Kamis (28/3). "Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait kedudukan Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia," sambung Palguna.
-
Apa permintaan utama Budi Waseso kepada Menteri Nadiem? Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencabut aturan yang yang mencabut Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.
Selain beasiswa, HNW menilai, anggaran senilai lebih dari Rp140 M tersebut juga cocok digunakan untuk keperluan pendidikan lain, seperti memperbaiki sekolah hancur karena bencana, di NTB atau di Sulawesi Tengah.
"Ini yang dijanjikan oleh Pak Jokowi, itu jelas lebih diperlukan oleh rakyat ketimbang mobil dinas yang sesungguhnya pun masih memadai digunakan," kritis Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.
Karenanya HNW meminta pemerintah untuk betul jujur dengan program memajukan SDM unggul yang diwacanakan. Menurutnya anggaran yang tersedia harusnya bisa dialokasi lebih baik lagi demi mencapai tujuan tersebut, ketimbang mobil dinas dan sekadar dipakai oleh para menteri dan pejabat negara.
"Jadi dipakai saja untuk bangun sekolah dan atau memberikan beasiswa di tempat kemarin terdampak gempa, itu kan sudah dijanjikan dan sampai hari ini belum dilaksanakan," HWN menandasi.
Baca juga:
Roy Suryo Usul Menteri Pakai Mobil Rental, Tak Perlu Beli Baru
Mobil-Mobil Dinas Pejabat Indonesia Harganya di Atas Rp 1 Miliar
Kemenkeu: Pajak mobil Menkeu sudah dibayarkan, pelat nomor baru dikirim hari ini
Pajak mobil dinas Menkeu dikabarkan telat, Sandiaga bilang 'OMG'
Dirlantas Polda duga pajak mobil dinas Menkeu mungkin lupa dibayarkan
KPK kecewa Menteri Yuddy mudik ke Bandung pakai mobil dinas