ICW Desak KPK Gugat Perdata Lewat Jaksa Pengacara Negara Terkait SP3 BLBI
ICW menilai, dengan pengajuan gugatan secara perdata, setidaknya negara menerima pengembalian kerugian keuangan atas tindakan penerbitan SKL BLBI terhadap BDNI.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan gugatan perdata terkait kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).
Desakan ICW ini berkaitan dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus BLBI terhadap BDNI yang menjerat Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa jabatan Basaria Panjaitan di KPK? Melansir dari merdeka.com, Basaria diangkat menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus suap di Basarnas? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"ICW menuntut agar KPK segera melimpahkan berkas kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk kemudian dilakukan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (2/4).
ICW menilai, dengan pengajuan gugatan secara perdata, setidaknya negara menerima pengembalian kerugian keuangan atas tindakan penerbitan SKL BLBI terhadap BDNI yang dilakukan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Disinyalir dalam perkara ini negara merugi Rp 4,58 triliun.
"Hal ini penting, untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dari Sjamsul Nursalim atas perbuatannya yang telah membohongi dan merugikan perekonomian negara triliunan rupiah," kata dia.
ICW khawatir jika gugatan perdata tak segera dilakukan, maka para pelaku tindak pidana korupsi berpotensi mengulangi perbuatannya di masa mendatang.
Selain itu, menurut ICW, perkara BLBI ini merupakan salah satu perkara besar yang ditangani KPK dengan kerugian negara yang besar. ICW berpandangan masyarakat sangat menanti pengusutan kasus ini, bukan malah dihentikan.
"Kedua, akibat tindakan Sjamsul Nursalim, negara mesti menelan kerugian yang fantastis, yakni mencapai Rp 4,58 triliun. Namun, periode kepemimpinan Firli Bahuri ini justru meruntuhkan harapan publik," kata dia.
ICW tak memungkiri, selain karena dampak revisi UU KPK, persoalan lainnya dalam penghentian penyidikan ini berkaitan langsung dengan Mahkamah Agung (MA) dan kebijakan Komisioner KPK. Menurut ICW, MA merupakan lembaga yang memutus lepas Syafruddin Arsyad Tumenggung, dan juga menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) KPK dalam kasus ini.
"Patut untuk dicatat, putusan lepas yang dijatuhkan MA terhadap SAT jelas keliru dan diwarnai dengan kontroversi. Betapa tidak, kesimpulan majelis hakim kala itu justru menyebutkan bahwa perkara yang menjerat SAT bukan merupakan perbuatan pidana," kata dia.
Padahal, menurut ICW, dalam peradilan tingkat pertama dan banding Syafruddin dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan hukuman belasan tahun penjara. Pengadilan Tipikor memvonis 13 tahun penjara, sementara majelis banding memperberat menjadi 15 tahun.
Namun semua itu kandas saat MA memvonis lepas Syafruddin lewat kasasi. Dalam vonis terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim kasasi. Hakim memperbedatkan soal kasus Syafruddin masuk ranah pidana atau perdata.
Menurut ICW, sejatinya majelis hakim MA tak memperdebatkan soal pidana atau perdata, sebab, saat Syafruddin mengajukan permohonan praperadilan melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim praperadilankan tak menolak argumentasi Syafruddin.
"Namun, daripada itu, penting untuk ditekankan bahwa penghentian ini bukan berarti menutup kemungkinan untuk menjerat Nursalim kembali pada waktu mendatang. Sebab, Pasal 40 ayat (4) UU KPK menjelaskan bahwa SP3 dapat dicabut tatkala ditemukan adanya bukti baru dan putusan praperadilan," kata dia.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Komisi III DPR akan Panggil KPK dan Dewas Terkait SP3 Kasus BLBI
Respons KPK Terkait Rencana MAKI Gugat SP3 Kasus BLBI
Busyro Muqoddas Soal SP3 Kasus BLBI: Sukses Besar Jokowi Mengusulkan Revisi UU KPK
Pukat UGM Duga SP3 Kasus BLBI Sudah Direncanakan dalam Revisi UU KPK
MAKI akan Gugat SP3 KPK Terkait Kasus BLBI dengan Tersangka Sjamsul Nursalim
KPK Jelaskan Alasan Terbitkan SP3 Kasus BLBI: Tidak Ada Upaya Hukum Lain