ICW sebut dari 348 terdakwa korupsi, vonis paling banyak 1 tahun
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat 348 terdakwa kasus korupsi selama periode semester I Tahun 2017 (Januari-Juni) yang merugikan negara sebanyak Rp 1,6 triliun. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Aradila Caesar mengatakan sebaran tren vonis paling banyak adalah 1 tahun.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat 348 terdakwa kasus korupsi selama periode semester I Tahun 2017 (Januari-Juni) yang merugikan negara sebanyak Rp 1,6 triliun. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Aradila Caesar mengatakan sebaran tren vonis paling banyak adalah 1 tahun.
"Paling banyak sebarannya adalah 1 tahun sampai 1,5 tahun dari kategori ringan, yang paling banyak adalah kategori kurang dari 1 tahun," ungkap Aradila saat konferensi pers di Kantor Sekretariat ICW, Jakarta, Minggu(13/8).
Aradila menilai hal ini adalah persoalan yang serius, melihat kasus korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Ia beranggapan vonis yang diberikan Majelis Halim pengadilan Tipikor lebih rendah dibandingkan Mahkamah Agung.
"Kalau kita lihat cukup baik memang putusan-putusan yang ada di Mahkamah Agung, porsinya bergeser dari ringan ke sedang, tidak seperti pengadilan perkara dan tingkat banding yang masih memvonis ringan, mayoritas banyak sekali divonis ringan," katanya.
Aradila menambahkan tindak pidana yang rendah juga diiringi dengan denda dan uang pengganti yang rendah. Rata-rata denda Rp 20 juta sampai Rp 50 juta, dan tidak semua perkara dituntut membayar uang pengganti.
"Denda paling banyak di antara Rp 20 juta sampai Rp 50 juta. Uang pengganti juga begitu, dan juga uang pengganti hanya dikenakan ke sebagian perkara," jelasnya.
ICW mencatat selama Januari hingga Juni 2017 terdapat sebanyak denda Rp 30 miliar dan total Rp 162 miliar uang pengganti. ICW mempertanyakan uang sisa kerugian negara yang dianggap selalu tekor setiap tahunnya.
"Kerugian negara semester I Rp 1,6 triliun yang berhasil kita telusuri sedangkan pemerintah tidak mengganti uang tersebut. Uang tersebut tidak balik ke pemerintah. Bagaimana dengan Rp 1,6 triliun tadi? Siapa yang akan mengganti?" ucapnya.
ICW memperkirakan Indonesia akan terus mengalami hal seperti ini, jika pemerintah tidak melakukan tindakan yang jelas. "Kita tidak punya instrumennya (aturan) jadi pemerintah akan terus tekor setiap tahunnya," pungkasnya.
Baca juga:
ICW: Tren vonis tipikor 2017, kerugian besar tapi vonis ringan
ICW nilai jaksa tipikor belum maksimal tuntut pelaku korupsi
Sekda Dumai tersangka proyek jalan, kerugian negara capai Rp 80 M
3 Pimpinan ditahan KPK, kursi Wakil Ketua DPRD dibiarkan kosong
Meski dilarang, Dwi Widodo terbitkan calling visa untuk pedagang
Dugaan korupsi Rp 1,4 miliar, sekretaris DPRD Bontang jadi tersangka
-
Apa yang menjadi dasar penangkapan tersangka HW terkait korupsi di PT IMS? Penyidik Kejati Jatim telah menetapkan tersangka HW berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor KEP-541/m.5/Fd.2/12/2023 Tanggal 05 Desember 2023 dan melakukan penahanan selama 20 hari," ujarnya, Selasa (5/12) malam.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kasus korupsi? Sorotan kini tertuju pada Sirajuddin Machmud, suami dari Zaskia Gotik, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
-
Siapa yang ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait kasus korupsi di PT IMS? Kepala departemen pengadaan PT INKA Multi Solusi (PT IMS) berinisal HW ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ia disangka telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dengan nilai kerugian sebesar Rp9 miliar.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.