ICW Temukan Anggaran Aibon Rp126 M & Pulpen Rp678 M di KUA-PPAS
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan draf anggaran lem aibon DKI di KUA-PPAS 2020 tak hanya berjumlah Rp 82 miliar. Draf anggaran yang didapat dari berbagai sumber itu tertulis, anggaran lem aibon sebesar Rp 126 miliar.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan draf anggaran lem aibon DKI di KUA-PPAS 2020 tak hanya berjumlah Rp82 miliar. Draf anggaran yang didapat dari berbagai sumber itu tertulis, anggaran lem aibon sebesar Rp126 miliar.
"Lem Aibon tidak hanya Rp82 miliar, itu hanya 1 item pengadaan. Tapi kami temukan ada Rp126,225 miliar dalam 15 pengadaan," kata peneliti ICW Almas Sjafrina di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (4/11).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
Almas menjelaskan, anggaran tersebut masuk dalam Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sekolah di SMK Negeri Teknologi. Di sana, lem aibon dianggarkan hingga Rp33 miliar.
Ternyata, bukan hanya lem aibon saja, ICW juga menemukan anggaran pengadaan alat tulis pulpen yang berjumlah lebih dari Rp123 miliar. Dalam data yang diterima ICW anggaran pulpen itu tembus hingga Rp678,87 miliar.
Bukan hanya itu, dalam anggaran tersebut juga ditemukannya komponen yang dianggapnya janggal. Karena, ada satu pengadaan lainnya yakni Baliner.
"Ada komponen Baliner, ketika kami googling ternyata itu bolpoin sebanyak 2.016 pengadaannya. Apakah ini masuk akal?" jelasnya.
Selain pengadaan alat tulis pulpen, ada anggaran lain yang tertulis seperti notebook, laptop sebanyak 211 pengadaan dengan jumlah 21.114 unit. Lalu, total anggaran yang ditemukan ICW sebesar Rp238,6 miliar.
"Terakhir, kami menemukan anggaran F4 ada A3 kertas fotokopi total Rp212,87 miliar. Apakah DKI memang membutuhkan sebanyak itu kertas?," ungkapnya.
Sebelumnya, salah satu anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana mengungkap kejanggalan anggaran pembelian lem aibon Rp82 Milliar oleh Pemprov DKI Jakarta dalam pengajuan di KUA-PPAS untuk APBD 2020.
Selain lem aibon, dia juga membeberkan pengadaan ballpoint atau pulpen yang mencapai Rp124 miliar.
Baca juga:
Pemprov DKI Anggarkan Proyek Revitalisasi Trotoar Rp1,1 Triliun
Rp556 Juta untuk Kampung Kumuh, Sudin Perumahan DKI Sebut Buat Bayar Konsultan
Usulan RAPBD Janggal, Anies Diminta Tak Melulu Salahkan Bawahan & Sistem
Formappi Heran, Politikus PSI Bongkar Kejanggalan Anggaran Malah Dilaporkan
Anggaran Janggal RAPBD DKI, Anies atau PSI Lebih Dahulu Tahu?
Anies Minta Kelemahan e-Budgeting Dikoreksi, Bukan Diviralkan
Pemprov DKI Anggarkan Rp1,1 Triliun Untuk Bangun Trotoar