Indeks Demokrasi Papua Barat Masuk Kategori Buruk
Total, selain Papua Barat, dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 13 provinsi juga mengalami penurunan poin indeks demokrasi dibanding tahun 2017.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Papua Barat periode 2018 menunjukkan tren penurunan sebesar 4,47 poin. Merujuk data tahun 2017, tercatat, indeks demokrasi di provinsi tersebut angkanya sebesar 62,76 poin.
"Jadi di Papua Barat ini ada penurunan ya menjadi 58,29 poin, kategori angka ini ada pada level di bawah 60 poin atau kategori buruk," kata kata Kepala BPS Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (29/7).
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Apa yang dipantau BPH Migas di Papua Barat Daya? Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024.
-
Kenapa situasi baku tembak di Papua semakin memanas? Anggota Brimob dan TNI pun kerap terlibat baku tembak dengan para teroris di Papua yang semakin lama mulai berani menyerang TNI dan Polri yang berjaga di sana.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Apa yang ditemukan di Papua yang viral di TikTok? Viral di TikTok Ditemukan di Papua Penemuan tank yang terpendam di dalam tanah ini diketahui berlokasi di Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Indonesia.
-
Kodok baru apa yang ditemukan di Papua Barat? Spesies baru itu dikenali berbeda berdasarkan ukuran, warna, bentuk tubuh, dan garis-garis di tangannya.
Penurunan, lanjut Suhariyanto, merujuk pada 28 indikator yang menjadi acuan penilaian. Tiga indikator menempatkan poin terbawah seperti, pertama ancaman kekerasan oleh aparat yang menghambat kebebasan berpendapat, kedua ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, dan ketiga persentase jumlah peraturan daerah dari hak inisiatif DPRD.
Mengamini hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Hukum dan Keamanan Mayjen TNI Wawan Kustiawan, mengatakan ke depan akan ada sejumlah perbaikan demi IDI yang lebih baik. Caranya, dengan pembangunan sumber daya manusia dengan pembentukan desk otonomi khusus di Papua.
"Desk itu kerjanya menilai menganalisa semua kehidupan di Papua dari ideologi politik sosial budaya pertahanan dan keamanan kita berkoordinasi dengan pejabat daerah untuk menuntaskan problematika terkait," kata Wawan.
Wawan berharap, sejalan dengan program presiden di periode keduanya yakni pembangunan SDM, maka kebijakan kementeriannya bisa konsisten membangun Provinsi Papua dan Papua Barat agar mengalami peningkatan, khususnya di sektor demokrasi.
Kendati demikian secara nasional, IDI periode 2018 mengalami peningkatan sebesar sebesar 0,28 poin. Sebagai informasi, metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data, pertama ulasan surat kabar lokal, dua ulasan dokumen peraturan daerah dan peraturan gubernur, tiga Focus Group Discussion, dan keempat wawancara mendalam. BPS memiliki tiga kategori dalam tingkatan indeks demokrasi, kategori buruk poin 0 sampai 60, kategori sedang adalah poin 61 sampai 80 kategori, dan kategori baik adalah poin 81 sampai 100.
Total, selain Papua Barat, dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 13 provinsi juga mengalami penurunan poin indeks demokrasi dibanding tahun 2017.
Berikut datanya:
Sumatera Utara: 68,08 menjadi 64,33
Sumatera Barat: 69,50 menjadi 67,06
Jambi: 74,12 menjadi 68,71
Bengkulu: 72,73 menjadi 70,71
Lampung: 72,01 menjadi 68,67
Kep. Bangka Belitung: 80,11 menjadi 73,43
Jawa Barat: 68,78 menjadi 65,50
Yogyakarta: 83,61 menjadi 80,82
Kalimantan Barat: 79,13 menjadi 76,14
Kalimantan Tengah: 76,12 menjadi 71,72
Gorontalo: 73,92 menjadi 72,59
Maluku: 77,45 menjadi 75,51
Reporter: Muhammad Radityo
Baca juga:
BPS Catat Indeks Demokrasi Indonesia Meningkat
TKN Milenial Gelar Aksi Tabur Bunga di CFD
BPN dan TKN Diskusikan Kedewasaan Demokrasi Indonesia
Bamsoet: Demokrasi zaman now harus junjung tinggi etika dan hukum
Penyelenggara Pemilu, pilar ke-lima demokrasi
Pasal penghinaan presiden hanya alat legitimasi buat kriminalisasi kritikan