Indra Kenz Dimiskinkan, Kemana Hartanya Dialihkan?

Bicara soal barang rampasan dari tersangka kejahatan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan, bahwa mekanisme tersebut telah diatur dalam UU.  

"Tidak ada perbedaan, sama mekanismenya. Hanya kalau korupsi penyitaan aset sudah dipastikan untuk uang pengganti terkait pasal 2 atau pasal 3," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Ketut Sumedana saat dihubungi merdeka.com, Rabu (9/3).

Ketut mengatakan, jika barang bukti yang disita nantinya bisa kembalikan maupun dirampas untuk dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pidana uang pengganti, sesuai dengan putusan majelis hakim

"Putusan Pengadilan itu terhadap barang bukti yang disita ada dua; a. Dikembalikan kepada yang berhak (korban). Dan b. Dirampas untuk Negara ada dua yakni dirampas untuk dimusnahkan maupun dirampas untuk dimanfaatkan (uang pengganti)," sebut Ketut.

Adapun dikembalikan kepada yang berhak, kata Ketut, bukan hanya dimaksud untuk korban. Melainkan pihak yang berhak sebagaimana sesuai aturan berlaku sebagaimana putusan majelis hakim.

"Jadi yang berhak itu bukan berarti korban, yang berhak itu semisal dalam kasus penipuan mereka ditipu, bisa dikembalikan kepada korban. Tetapi kalau kasusnya perjudian bisa dirampas negara," katanya.

"Jadi di sana itu disebutkan dikembalikan kepada yang berhak, tidak semua dikembalikan kepada korban, karena kalau dia judi ilegal gimana," lanjutnya.

Ketut menambahkan, jika kategori korban yang berhak menerima hasil rampasan aset semisal dalam kasus pencurian maupun penipuan. Sehingga, aset tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini korban.

"Korban misalkan dia pencurian ya. Motornya ditemukan baru dia jadi korban. Kalau perjudian mana ada korban. Ya korbannya negara, maka bisa dirampas untuk negara itu," tuturnya.

Sementara terkait aset yang dirampas untuk dimusnahkan, ujar Ketut, biasa dilakukan untuk aset yang berbahaya semisal narkotika, gas beracun maupun aset yang tidak bisa dimanfaatkan atau tidak memiliki nilai ekonomis.

"Tetapi kalau punya nilai ekonomis itu bisa dimanfaatkan negara, satu untuk kepentingan negara, kedua untuk memulihkan kerugian negara, ketiga untuk biaya uang pengganti (dalam kasus korupsi)," katanya.

"Kalau yang berhak itu dalam kasus pencurian dia dicuri barang-barangnya barang ditemukan dan dikembalikan, dan yang kedua siapa yang paling berhak. Misalkan Pasal 378 penipuan itu yang berhak (korban)," lanjutnya.

Adapun mengenai barang bisa disebut penyitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Sedangkan akan menjadi rampasan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terkait aturan disebut barang rampasan dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (2) menyatakan: "(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut. Kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."

Kemudian berkaitan barang sitaan negara dan barang rampasan negara harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Lalu, setelah putusan dalam waktu 30 hari, harus segera ditindaklanjuti dengan lelang atau diserahkan untuk dimanfaatkan baik pemerintah pusat maupun daerah.

"Itu (aturan penyerahan barang rampasan) dalam putusan dimasukan, sama jadi sama. dimanfaatkan untuk negara atau dirampas untuk kepentingan semisal negara cq pemerintah pusat, atau cq pemerintah daerah bisa dimasukkan dalam putusan. Tetapi biasanya jaksa itu nulisnya dirampas untuk negara," katanya.

"Jadi tidak semua harus dilelang, bisa juga diserahkan ke instansi Pemerintah atau BUMN, untuk dimanfaatkan itu yang perlu diketahui. Jadi kalah lelangnya terlalu murah, kan lebih baik dimanfaatkan dikasih ke pemerintah," terangnya.

Sementara untuk hasil barang rampasan nantinya masuk ke dalam kategori penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sesuai UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan yang dalam poin e, disebutkan jika PNBP bisa berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi.

Sementara perihal kasus Indra Kenz, Ketut tidak bisa berkomentar lebih lanjut apakah masuk dalam kasus penipuan maupun perjudian. Sehingga, keputusan tersebut tergantung dalam hasil penyidikan hingga hasil akhir keputusan majelis hakim.

"Nah saya tidak tahu apakah masuk dalam kasus perjudian atau penipuan. karena kan penyidik yang lebih tahu, kalau itu judi ya pasti dirampas oleh negara. Kalau itu penipuan itu. Jadi tunggu nanti bagaimana hasil penyidikan," terangnya.

Tahapan Mekanisme Penyitaan Aset

Lebih lanjut, Ketut menjabarkan, berkaitan proses penyitaan aset yang dilakukan penyidik harus melalui beberapa tahapan. Dimana penyitaan baru, bisa dilakukan setelah kasus masuk dalam tahap penyidikan, Penuntutan dan pada saat pemeriksaan persidangan 

"Serta setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (sita eksekusi). Yang jelas kalau di Penyidikan harus sudah ada Sprindik (baik sifatnya umum atau khusus)," katanya.

"Kalau terhadap aset harus sudah ada penetapan tersangka jadi yang disita adalah aset-aset tersangka (SOP semua ada). Baik atas nama yang bersangkutan maupun atas nama orang lain," jelasnya.

Ketut pun menjelaskan, tiga komponen yang dipakai untuk aparat penegak hukum melakukan penyitaan memakai pendekatan. Pertama, pendekatan konvensional, Follow the suspect, yakni penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada pelaku kejahatan. 

Kedua, follow the money and follow the asset, yaitu penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada hasil kejahatan. Dan ketiga, adalah gabungan dari kedua metode diatas, yang sampai saat ini dianggap paling efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Penyitaan tersebut harus ada surat perintah, penetapan pengadilan yang berisi tentang dimana, berapa, kapan, berupa apa dan dari siapa aset disita," katanya.

Kendati demikian, Ketut menyampaikan jika kasus sudah masuk dalam proses penuntutan biasanya jarang untuk melakukan penyitaan. Karena jangka waktu pendek, kecuali sudah ditentukan dan pastikan aset yang bakal disita.

"Jika dalam proses putusan in inkracht terpidana belum bisa melunasi uang pengganti dan denda serta kewajiban-kewajiban lainnya maka akan kembali melakukan penyitaan yang disebut sita eksekusi oleh jaksa," tuturnya.