Ini alasan menteri bidang ekonomi dinilai layak direshuffle
Hal tersebut guna membangun sumber daya manusia tidak semata-mata hanya pembangunan fisik.
Isu reshuffle jilid II pemerintahan Presiden Joko Widodo kini tengah berhembus kencang terutama terkait kebijakan ekonomi yang dikawal oleh menteri-menteri bidang ekonomi di Kabinet Kerja.
Menurut pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Dani Setiawan yang berpendapat bahwa orientasi kebijakan ekonomi kini menuju pada neoliberal yakni lebih berat kepada pengusaha-pengusaha dan kelas atas dan tidak menaruh perhatian kepada kelompok marjinal. Hal tersebut guna membangun sumber daya manusia tidak semata-mata hanya pembangunan fisik.
"Indikator perekonomian yang baik adalah masyarakat sejahtera. Tidak semata- mata peningkatan, tapi lebih mengatasi ketimpangan ekonomi di masyarakat," ujar Dani, Minggu (3/4).
Dani mengatakan, bahwa kebijakan regulasi tentang investasi lebih diupayakan dari pada regulasi meningkatkan kesejahteraan. Pemerintahan Kabinet kerja seharusnya mempunyai titik pembeda dari pemerintahan sebelumnya.
"Pembantu-pembantu presiden bisa saja tidak mengerti nawacita sehingga kebijakan sama dengan pemerintahan sebelumnya," ujar dia.
Meningkatnya beban hutang pada pemerintahan Jokowi-JK juga dirasa menjadi masalah besar. Menurut Dani, menteri di bidang ekonomi sulit dalam menerjemahkan agenda Nawacita sehingga dalam dua tahun terakhir kinerja menurun dan berdampak pada kurangnya pendapatan negara dan akan memberatkan APBN negara.
"Akan menghalangi berjalannya agenda Nawacita, kaitannya dengan utang luar negeri. Semestinya presiden mampu mengarahkan untuk mengoreksi kebijakan," paparnya.
Kritik pedas kali ini langsung menuju pada menteri keuangan. Dani mengatakan bahwa hal tersebut sudah terlihat sebelum presiden melantik karena nama- nama yang berada dalam bidang ekonomi tidak mempunyai sejarah untuk mendorong kemandirian ekonomi.
"Yang bisa jadi bertentangan dengan agenda kemandirian. Tanggung jawab menteri keuangan. Tidak bisa dianggap sepele," imbuhnya.
Tak hanya itu, Dani juga menyoroti kinerja Sofyan Djalil. Menurutnya Sofyan Djalil sangat pragmatis sehingga aspek perencanaan pembangunan Bapenas jauh dari kemandirian bangsa. Hal tersebut berdasarkan advisor yang direkrut beraliran neoliberal.
Saya heran Sofyan Djalil ditempatkan yang strategis. Jauh dari amanat Nawacita ditempatkan di stategis. Saya punya harapan dengan Andrinov. Tapi dibawah Sofyan bapenas rasanya akan kembali di orde baru. "Saya kira itu yg menjadi konsen kami mengenai rencana reshuffle. Kabinet ekonomi harus dirombak," tandasnya.
Baca juga:
Jokowi soal reshuffle: Enggak usah ada yang dikte!
Jauhi Nawacita, tiga menteri ini dinilai layak diganti
2 Menteri asal PDIP, NasDem, Amran & Sudirman dinilai layak diganti
Hanura sebut reshuffle yang terburu-buru hasilnya tak bagus
Soal reshuffle Jokowi tidak bisa lepas dari Mega, JK & ketum parpol
Kisruh Golkar bikin Jokowi galau rombak kabinet
Istana: Kedatangan Erick Thohir tak ada kaitan dengan reshuffle
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.