Ini kata KPK soal capres-cawapres bicara korupsi

"KPK sangat mengapresiasi keinginan kuat para Capres tentang KPK apalagi diucapkan di muka publik," kata Bambang.

KPK sangat mengapresiasi apa yang disampaikan para capres-cawapres terkait visi misi menguatkan lembaganya dalam pemberantasan korupsi. KPK berpikir positif pernyataan tersebut akan dilaksanakan jika para calon terpilih.

"KPK ingin berpikiran positif thinking atas keinginan kuat Capres untuk memperkuat KPK. KPK sangat mengapresiasi keinginan kuat para Capres tentang KPK apalagi diucapkan di muka publik yang mengikuti debat," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melalui pesan singkat, Selasa (10/6).

Menurut Bambang, pihaknya menyakini para calon memahami secara utuh bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi suatu gerakan sosial dan 8 agenda yang diajukan KPK. Hal itu dapat menjadi titik tolak untuk diprioritaskan dalam program pemberantasan korupsi presiden mendatang.

Bambang menjelaskan ada 3 episentrum korupsi yang harusnya dielaborasi secara lebih mendalam. "Kendati disentuh sebagiannya disentuh secara umum, yakni birokrasi, penegakan hukum dan politik," ujarnya.

Bambang mengatakan, birokrasi sebagai salah satu episentrum korupsi bisa diatasi bila dilakukan, peningkatan dan konsolidasi APIP untuk memastikan akuntabilitas kinerja.

"Harus dibahas tuntas dan begitu penyelamatan harta kekayaan negara yang berada di penyelenggara negara," ujarnya.

Meski mengapresiasi, namun menurut Bambang, ada hal yang kurang dielaborasi atas pernyataan Capres-Cawapres tersebut. Yakni dalam sektor penegakan hukum, lanjut Bambang, tidak dielaborasi misi hukumnya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Padahal, dalam sektor tersebut adalah pusat korupsi sehingga perlu ditingkatkan pengawasannya.

"Sebagai salah satu episentrum korupsi maka perlu peningkatan pengawasan untuk memastikan akuntabilitas penegak hukum sesuai prioritas yang relevan," katanya.

Kemudian, kata Bambang, perdebatan yang lebih substansial pada episentrum korupsi di sektor politik juga tidak optimal.

"Parlemen ada program hilir karena hulunya di partai. Proses demokrasi memerlukan partai yang amanah dan profesional karena bila tidak hanya akan menimbulkan rangkaian masalah," pungkasnya.