Ini Salah Satu Pemasok Bahan Pangan Program Makan Bergizi Gratis

Program makan bergizi gratis akan dimulai pada Januari 2025.

Guna menyukseskan program Makan Bergizi Gratis pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meninjau stok bahan pangan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Rabu (30/10).

Dia mengunjungi Desa Burno, Kecamatan Senduro yang masuk dalam program Perhutanan Sosial untuk melakukan pengecekan kesiapan bahan pangan.

Kunjungan kerja pertama diawali dengan melihat lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) untuk mengecek ketersediaan stok bahan baku makanan untuk program Makan Bergizi Gratis.

Kemudian, Raja Juli juga memanen hasil bumi berupa talas dan pisang agung khas lereng Semeru. Setelah panen hasil bumi, Raja Juli juga mengunjungi kandang komunal sapi perah yang dikelola warga setempat.

Rencananya, produk dari hasil pengelolaan Perhutanan Sosial yang menjadi pilot project nasional ini digunakan untuk menopang bahan baku pangan guna menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

"Kami sedang melihat peta program makan bergizi gratis ini diselenggarakan. Ini program besar yang dilakukan secara bertahap," kata Raja Juli saat dihadapan awak media.

Menurut Raja Juli, rantai pasok bahan pangan di Indonesia, berada pada produk hasil bumi petani lokal. Sehingga perlu adanya dukungan mengenai pemanfaatan serta peningkatan fungsi hutan dan lahan yang ada.

"Nanti kami akan sesuaikan dengan peta perhutanan sosial. Kami berharap par petani hutan di sini bisa menjadi rantai pasok terhadap program makan bergizi gratis ini," katanya.

Selain mengecek bahan pangan, dirinya juga melakukan dialog dengan petani dan peternak setempat mengenai pengelolaan program perhutanan sosial.

Hal itu dilakukan untuk mengembangkan usaha kelompok masyarakat setempat yang meningkatkan fungsi hutan dan lahan, Guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga system penyangga kehidupan.

Untuk diketahui Desa Burno, Kecamatan Senduro masuk dalam wilayah pengelolaan perhutanan sosial yang dikemas dalam konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial /integrated Area Development (IAD) dengan luasan 260 hektare dari 713 hektare yang dimanfaatkan.

Sebagai Pilot Project pertama penerapan konsep IAD, Kabupaten Lumajang berhasil memberikan contoh yang baik bagi Kabupaten lainnya dalam sinergi dan kolaborasi para pihak. Selain agrosilvopastura, melalui IAD Kabupaten Lumajang juga dikembangkan interkoneksi wisata.