Istana minta kasus pencatutan nama presiden tak direspons berlebihan

"Biarkan saja ditangani oleh penegak hukum. Jadi enggak usah bereaksi berlebihan," ujar Pratikno.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku dirinya belum mendiskusikan soal adanya politikus yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak Freeport dan minta imbalan saham. Namun demikian, Pratikno yakin bila Presiden Jokowi mengikuti masalah tersebut.

"Kalau masalah itu biarkan saja lembaga hukum yang bertindak. Saya juga belum pernah mendiskusikan ini dengan presiden. Tapi saya yakin presiden mengikutilah," kata Pratikno di Istana, Jakarta, Kamis (12/11).

Mantan Rektor UGM itu enggan mengomentari lebih jauh soal tersebut. Biasanya, kata Pratikno, untuk kasus-kasus yang mencatut nama presiden dan wakil presiden tentu ditangani oleh penegak hukum.

"Tapi seperti selama ini terjadi, urusan-urusan yang seperti itu biarkan saja ditangani oleh penegak hukum. Jadi enggak usah bereaksi berlebihan," jelasnya.

Sebelumnya, Wapres JK membenarkan Menteri ESDM Sudirman Said sudah melaporkan pencatutan nama tersebut dalam perpanjangan kontrak Freeport. JK mengaku geram adanya upaya politisi dalam urusan pemerintah dan Freeport.

"Iya kalau itu yang dikatakan benar bahwa kami, presiden dan saya minta jatah, pasti saya marah. Apa benar? dan tolong dilaporkan saja yang ngomong begitu (minta jatah)," tutur JK di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).

Namun, JK enggan menyebutkan nama dan inisial politikus tersebut. Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri ESDM Sudirman Said untuk menindaklanjuti temuan itu. "Tanya sama Sudirman saja. Nantilah tanya sama Sudirman saja," imbuh JK.