Istana: Penguasa dan Oposisi Masing-Masing Ada Buzzer
Donny mengakui buzzer penguasa memang ditujukkan untuk membela kebijakan pemerintah. Meski begitu, dia menekankan bahwa buzzer yang mendengungkan kebijakan di media sosial bekerja sendiri dan tidak diorganisir oleh pemerintah.
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan keberadaan buzzer atau pendengung di Indonesia tidak bisa dihindari. Sebab, keberadaan buzzer di media sosial merupakan efek dari negara yang menganut sistem demokrasi.
"Kita menganut demokrasi, pasti ada penguasa dan pasti ada oposisi, masing-masing ada buzzer-nya," kata Donny kepada wartawan, Jumat (4/9).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan gempa Jogja terjadi? Peristiwa gempa bumi yang terjadi pada tahun 2006 menyisakan pengalaman traumatik bagi sebagian warga Yogyakarta, khususnya mereka yang tinggal di Kabupaten Bantul. Guncangan gempa yang begitu kuat menyebabkan banyak rumah runtuh.
-
Kapan trem di Jakarta dihentikan? Operasional trem kemudian dihentikan pada 1959.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Apa yang sedang diurus Ramzi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Ramzi menyebutkan bahwa kedatangannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah untuk melengkapi berkas administrasi pencalonannya.
-
Kenapa trem di Jakarta dihentikan? Pada 1962, trem benar-benar dipensiunkan di Jakarta. Gerbong-gerbongnya dibiarkan terbengkalai. Demi menghemat anggaran, dan mengalokasikannya untuk bus impor dari Autralia, rel-rel baja dibiarkan dan hanya diuruk menggunakan tanah lalu diaspal. 100 unit awal bus didatangkan pada tahun itu, dan terus ditambah unit-unitnya.
Donny mengakui buzzer penguasa memang ditujukan untuk membela kebijakan pemerintah. Meski begitu, dia menekankan bahwa buzzer yang mendengungkan kebijakan di media sosial bekerja sendiri dan tidak diorganisir oleh pemerintah.
"Pemerintah bekerja dan menyampaikan hasil pekerjaannya melalui jubir-jubir yang ada. Ketika ada buzzer yang berinisiatif untuk bertarung di media sosial membela pemerintah, itu hak mereka," jelasnya.
Dia mengklaim pemerintah tidak pernah meminta para buzzer menyampaikan sejumlah kebijakan di media sosial. Menurut dia, wajar apabila ada pihak-pihak yang membela atau mengkritisi kebijakan pemerintah.
"Jika ada pihak-pihak yang menyerang, membela, itu sesuatu yang alamiah. Ada pihak yang membela, ya memang begitu dinamika media sosial. Jangankan pemerintah, pribadi pun ketika diserang ada yang membela kan," tutur Donny.
Pemerintah Pakai Influencer
Di sisi lain, dia tak membantah bahwa pemerintah memakai jasa influencer untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Keberadaan para influencer yang memiliki banyak pengikut di media sosial dinilai efektif mensosialisasikan kebijakan pemerintah.
"Misalnya pariwisata, membantu sosialisasikan destinasi wisata. Itu kan positif-positif saja, influencer kan banyak followers, subscriber. Kalau menyampaikan hal positif kan tidak salah, tapi ketika memanipulasi fakta, fitnah, menyebarkan kebencian, itu tidak benar," ujarnya.
"Pemerintah tidak pernah menggunakan influencer untuk menyampaikan hal yang tidak benar," sambung Donny.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com