Tri mengatakan, dari sisi pendanaan, Posyandu tidak hanya bersumber dari APBDes, tapi juga APBN dan APBD
Ketum Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lebak, Banten, Senin (15/7). Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan akan memperjuangkan penguatan Posyandu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Tri mengatakan, dari sisi pendanaan, Posyandu tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun juga bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan sumber lainnya yang sah sesuai Perundangan-Undangan.
âKami ini sementara bekerja keras supaya Posyandu ini masuk dalam RPJMN tahun 2025-2029," ungkap Tri. Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Lebak Iwan Kurniawan menyampaikan amanat dari UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 yang menjadi landasan dibentuknya Posyandu. "Atas dasar kebijakan dan amanat ini, alhamdulillah dan saya bersyukur telah ditentukan oleh jajaran Posyandu di tingkatan pusat dan khususnya Ibu Ketua Umum,â ujar Iwan.
âLebak dipilih sebagai pilot project dalam rangka untuk penerapan pelayanan Posyandu 6 bidang SPM sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP No.43 Tahun 2014," tambah Iwan.
Lebih lanjut Ketum Pembina Posyandu Tri Tito Karnavian menyampaikan, saat ini masyarakat menghadapi isu-isu strategis yang meliputi pelayanan publik, ataupun yang terdampak pada kehidupan mereka sehari-hari, yaitu meliputi pelayanan dasar di bidang pendidikan. "Salah satu bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam penanganan pendidikan, yang dimana pemerintah menggolontarkan anggaran sebesar 20 persen (%) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk menyukseskan pendidikan formal di Indonesia," ungkap Tri.
Istri Menteri Dalam Negeri tersebut juga menegaskan bahwa selain pendidikan formal. Ada yang tidak kalah penting, yakni pendidikan informal yang dimana pendidikan di luar rumah, yang diawali oleh orang tua. "Tapi ada penddidikan formal yang tidak kalah penting, yang tidak hanya di luar rumah, mulai dari kandungan, mulai dari ibu-ibu mengandung anak-anaknya itu sudah ada pendidikan informal,â ujar Tri.
âPendidikan mulai mempersiapkan anak sebagai anak yang sehat bisa mempunyai tingkat kecerdasan secara tinggi di waktu melahirkan sampai dengan usia dini, yaitu pada 1.000 hari kehidupan, kemudian beranjak ke balita dan lain-lain," imbuh Tri. Tri mengharapkan, Posyandu menjadi salah satu fasilitas untuk bisa melayani masyarakat dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikannya.
Di sela-sela kunjungannya, Tri Tito Karnavian menyempatkan diri untuk menyambangi beberapa anak balita sembari menyuapi makanan bergizi guna mensosialisasikan hidup sehat dimulai dari makanan sehari-hari untuk anak agar terhindar dari stunting. Tri juga melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan sanitasi air bersih di Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Berikut momen prajurit TNI ditangisi sosok setia yang bukan istrinya saat akan pergi tugas.
Uli juga berpesan agar setiap istri Perwira hadir menjadi bagian dari solusi untuk permasalahan anggotanya.
Ketiga pejambret ini disangkakan Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Resmi jadi menantu Wakapolri Agus Andrianto, intip kedekatan Asyifa Dewi dan ibu mertuanya.
Dalam kesempatannya, ada momen menjadi sorotan saat Kasad memberikan pesan begitu mendalam.
Selain visi Indonesia Emas, Tomsi juga menegaskan sejumlah tugas dan wewenang anggota DPRD provinsi.
Pantas memuji kinerja Risma sebagai Wali Kota Surabaya. Menurutnya, kinerja Risma telah berdampak besar di wilayah itu.
Rapat dihadiri Menkumham Supratman Andi Agtas, Bawaslu, DKPP dan perwakilan Kemendagri.
PDIP akan mengusung Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jawa Timur
Aris mengatakan pihaknya juga akan menghadirkan sejumlah narasumber yang mumpuni di bidangnya masing-masing.
Ono Surono mengatakan, Anies Baswedan memenuhi semua unsur kriteria untuk memimpin Jawa Barat.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.