Jaksa Agung: Belum ada jaksa daftar calon pimpinan KPK
"Kita bicarakan dengan para jaksa muda dan tentunya kita akan melakukan semacam penawaran kepada mereka," kata Prasetyo.
Jaksa Agung, HM Prasetyo, mengungkapkan jika hingga saat ini belum ada jaksa yang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK untuk periode 2015-2019. Padahal, tenggat waktu pendaftaran pimpinan lembaga antirasuah itu akan berakhir pada 24 Juni mendatang atau lima hari lagi.
"Targetnya nanti kalau ada yang ngelamar dan kita anggap layak dan patut, ya kita ajukan. Belum ada (yang melamar)," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (19/6).
Meski begitu, Prasetyo mengungkapkan jika dirinya sudah membicarakan hal tersebut dengan para jaksa agung muda dan telah menawarkan kepada seluruh jaksa untuk turut serta mengikuti seleksi capim KPK.
"Kita bicarakan dengan para jaksa muda dan tentunya kita akan melakukan semacam penawaran kepada mereka, meskipun pada akhirnya kita juga bisa ikut menilai apakah yang menawarkan diri itu layak atau tidak. Itu yang kita lakukan, sampai sekarang masih belum final," jelas Prasetyo.
Prasetyo juga masih belum mau menyampaikan siapa saja jaksa yang sudah menyatakan kesiapannya atau dikabarkan berminat mengikuti seleksi capim KPK.
"Nanti dulu sekalian (apa laki-laki atau perempuan), belum final. Nanti kalau sudah final, kita sampaikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Juru bicara Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Betti Alisjahbana menyatakan pada Rabu 17 Juni lallu, pendaftar calon pimpinan KPK sebanyak 139 orang. Mereka berasal dari beberapa kalangan.
"Dari Polri (termasuk purnawirawan) ada lima, dari TNI ada satu. Profesi terbanyak Advokat (32), PNS (26) dan Dosen (16). 55 persen berpendidikan S2 atau S3," kata Betti di Jakarta, Rabu (17/6).
Baca juga:
Minat perempuan daftar jadi calon pimpinan KPK masih minim
Hendardji nyalon pimpinan KPK didukung Panglima TNI, ini kata Johan
Pansel janji beberkan nama-nama Capim KPK pada 27 Juni
Sudah 139 orang daftar Capim KPK, 5 Polri dan 1 TNI
Jaksa Agung minta capim KPK harus jelas bibit, bebet dan bobot
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.