Jaringan Anti Korupsi Sebut Sejumlah Capim KPK Punya Rekam Jejak Bermasalah
Pegiat antikorupsi meminta kepada Jokowi untuk turun tangan dalam proses seleksi capim KPK.
Puluhan pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Jaringan Anti Korupsi (JAK) Yogyakarta menilai proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak transparan. JAK pun meminta kepada Jokowi untuk turun tangan dalam proses seleksi capim KPK.
JAK yang terdiri dari berbagai tokoh dan lembaga seperti Krisno Raharja Majelis Hukum PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mantan pimpinan KPK, Fathul Wahid, Rektor UII dan Rimawan Pradityo, Dosen FEB UGM, Hasrul Halili, Ketua Pukat UGM, Eko Riyadi, Direktur Pusham UII dan sejumlah tokoh lainnya ini menyatakan desakannya kepada Jokowi agar turun tangan pada proses seleksi Capim KPK ini dilakukan di Gedung PP Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (30/8).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Mantan Ketua KPK, Busyro Muqqodas mengatakan jika suara masyarakat dan pegiat anti korupsi tak lagi didengar oleh panitia seleksi (pansel) capim KPK. Pansel Capim KPK dinilai tutup mata dan telinga masukan dari publik tentang rekam jejak capim bermasalah.
"Proses seleksi yang dilakukan syarat dengan yang namanya intransparansi, masyarakat pun tidak dilitbatkan. Jadi hasil seleksi memang kurang kredibel," ujar Busyro.
Busyro menerangkan proses seleksi yang ketat dan mempertimbangkan berbagai masukan dari publik ini akan membuat KPK tetap independen. Busyro pun meminta agar proses seleksi capim KPK ditinjau ulang karena tidak transparan.
"Kita ingin KPK tetap independen. Jadi sebaiknya proses seleksi ditinjau ulang. Presiden harus benar-benar mempertimbangkan hal itu," tegas Busyro.
Sedangkan menurut Majelis Hukum PP Muhammadiyah Krisno Raharja, dari 20 nama yang masuk ke dalam nama capim KPK, ada beberapa nama yang dianggap tidak bersih.
Krisno mengungkapkan dari rekam jejak yang dimiliki, ada sejumlah nama capim KPK tidak taat dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ada pula yang diduga pernah terlibat pelanggaran etik, ada pula yang pernah menghalangi kerja KPK maupun diduga menerima gratifikasi.
"Ada sejumlah nama yang rekam jejaknya bermasalah," tegas Krisno.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini
Baca juga:
DPR: KPK Tak Tepat Undang Pansel, yang Bisa Hanya Presiden Jokowi
Said Aqil Minta Jokowi Pilih Capim KPK Berintegritas & Tak Punya Beban Kasus
Aksi Solidaritas Kawal Pansel KPK
DPR Nilai Lolosnya Irjen Antam cs Melalui Seleksi Profesional
Kepung KPK, Koalisi Masyarakat Minta Jokowi Coret Capim Bermasalah